Kenapa Memilih Demokrasi?
Bahwa Negara Indonesia adalah Negara demokrasi telah tertuang dalam UUD 1945. Dan demokrasi yang kini kita alami, dalam perjalanannya pernah mengalami pasang surut. Pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan Pemilu bebas pada tahun 1956 (era demokrasi singkat) hingga kemudian, Presiden Soekarno kala itu memilih model Demokrasi terpimpin sebagai system pemerintahan Indonesia. Di era Orde Baru, Presiden Soeharto memperkenalkan Demokrasi Pancasila, yang melanggengkan kekuasaannya hingga berlangsung selama 32 tahun dan berakhir tragis pada 1998. Ada pun Demokrasi yang kita alami hari ini (era reformasi), merupakan refleksi dari momentum sejarah robohnya rezim Soeharto pada 1998 itu, dimana Pemilu yang demokratis berhasil diselenggarakan, bahkan pada Pemilu 2004 dan 2009 Indonesia telah melaksanakan Pemilu secara langsung dan demokratis, dimana pada Pemilu 2004 untuk pertama kalinya Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
Wajah demokrasi Indonesia di mata Internasional pun kemudian, dipandang sebagai icon Negara Demokrasi paling fantastis di dunia. Tampaknya, sedah jelas untuk apa demokrasi dibangun di negeri ini, agar kedaulatan rakyat ditempatkan pada posisi yang sesungguhnya, dimana kekuatan sebuah bangsa harus dibangun dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Namun demikian pada dekade terakhir perkembangan demokrasi kita, acapkali dirasakan sulit membangun dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan rakyat, akibat intervensi dari luar yang berkedok simbol dan megedepankan wacana seperti politik etis, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, developmentalisme, dan seterusnya. Konsep dan Wacana-wacana tersebut secara substansi melahirkan banyak dampak, baik dampak sosial, politik, ekonomi sampai pada tataran yang bersifat ideologis seperti imperialisme global.
Lalu pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah, mungkinkah upaya-upaya melakukan perubahan di tanah air bisa dilakukan tanpa melibatkan struktur kapitalisme ataupun imperialisme global? Apakah mungkin membangun kesejahteraan ditengah instabilitas politik dan demokrasi yang tidak sehat? Ini adalah dua pertanyaan mendasar sekaligus sindiran yang patut dilayangkan pada semua komponen bangasa, kepada para politisi karbitan yang hiruk-pikuk dengan berbagai kepentingan dangkal, ditengah gegap-gempitanya dunia global yang pelan-pelan menggeliat, mencengkeram Bangsa Indonesia pada sisi yang lain, yaitu ekonomi.
Indonesia kini praktis berada dalam Genggaman Imperialisme Global, dimana Imprealisme modern telah bermetamorfosis dari bentuk penguasaan secara fisik kedaulatan sebuah bangsa, kepada bentuk peperangan baru tanpa melibatkan rudal dan kapal perang, namun sudah masuk ke dalam ranah paling sensitif bagi semua bangsa yaitu sistem dan struktur ekonomi. Dan Indonesia hari ini, telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian regional dan internasional, untuk masuk dalam labirin perdagangan global (pasar bebas), yang sesungguhnya tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi Indoneisa, justru sebaliknya merupakan potensi ancaman bagi masa depan Indonesia.
Lalu masihkah perlu bertanya, untuk apa kita berdemokrasi?
Problem Demokrasi adalah Maraknya Predator Politik
Kita sepakat, bahwa demokrasi yang stabil, menjadi keniscayaan yang mutlak diperlukan dalam menjalankan roda pembangunan, terlebih saat ini, peranan demokrasi yang sehat merupakan fondasi pokok dalam mengarungi perubahan global di bidang ekonomi. Namun di satu sisi, geliat para politisi dan partai-partai politik kita cenderung gamang menakar apa sesungguhnya problem bangsa ini. Sikap politisi dan pemimpin politik yang ambigu, tidak sebanding dengan biaya demokrasi yang tinggi dan berbagai konflik sosial yang mengiringi perjalanan demokrasi kita. Ambiguitas ini tergambarkan dari perilaku politik yang berorientasi kekuasaan semata. Sebagai contoh, “drama” pansus Century yang kini dipertontonkan, tampaknya mulai mengarah pada hancurnya harapan terhadap demokrasi yang sehat. Padahal, Pemilu 2009 merupakan representasi demokrasi terbaik, karena tidak ada indikasi bahwa demokratisasi akan berujung pada kembalinya otoritarianisme. Maka, Pemilu 2009 merupakan momentum untuk menentukan arah demokratisasi kita ke depan.
Karena itulah, kualitas sikap partai dan politisi menjadi penting. Seyogyanya kita, dan khsusnya para politisi kita di Parlemen menyadari bahwa persoalan bangsa ini begitu kompleks, tidak elok jika semua energi politik terkuras untuk sebuah agenda yang sesak oleh bau “politisasi”. Lingkungan politik menjadi tidak sehat, dan niat baik memperbaiki keadaan ditunggangi oleh syahwat “berkuasa” yang berlebihan dan tidak terkontrol. Sering terdapat upaya manipulasi subjektif terkait kebijakan pemerintahan demi pencapaian kepentingan politik individu dan kelompok. Alih-alih berjuang untuk kesejateraan rakyat, yang terjadi sebaliknya, banyak politisi dan pemimpin politik berubah wujud menjadi predator-predator; bermental manipulative yang kontraproduktif terhadap upaya membangun den memperkuat demokrasi, bahkan merupakan ancaman bagi masa depan demokrasi yang sudah kita bangun dengan susah payah.
Gejala destruktif ini, tanpa disadari telah menjangkiti salah satu aktor demokrasi yakni partai politik. Dalam teori politik, parpol dibutuhkan dalam kerangka untuk memperjuangan aspirasi dan kebutuhan rakyat (the people). Kehadiran parpol sebagai rezim politik (baca: institusi politik) diharapkan mampu menjadi the golden bridge (jembatan emas), dalam menyambung dan memfasilitasi kidupan dan kesejahteraan masyarakat agar menjadi lebih baik, beradab, sejahtera dan mandiri. Bukan malah sebaliknya sepanjang tahun Parpol hanya hadir memberi konstribusi pada instabilitas politik.
Ketika parodi Pansus Bank Century dipertontonkan, tidak tampak semangat dan nilai berdemokrasi bahkan para “actor”nya kehilangan komitmen politik, padahal publik sedang mempelajari mereka dan publik tidak pernah lupa apa saja yang sudah mereka buat. Secara ekstrim ketika partai-partai politik merapat ke dalam lingkaran kekuasaan, banyak publik yang tersentak, meskipun kemudian Parpol yang diberi “peran” berkuasa itu pun menelikung di belakang hari. Rakyat mulai berpikir bahwa parpol yang demikian mengindikasikan rezim parpol semacam ini sebagai predator.
Predator politik merupakan tabiat parpol yang semata-mata mengorientasikan kekuasaan sebagai tujuan dari eksistensi. Mendapatkan kekuasaan bagi sang predator merupakan makanan empuk nan lahap, walau melabrak berbagai etika politik dan moral. Sebagai bukti dari predator politik ini, kita dapat melihat bagaimana hari ini perilaku partai-partai yang cenderung mencari aman dalam merespon berbagai situasi dan perkembangan sepanjang tahun 2009.
Melihat kinerja parpol yang diidentifkasi sebagai predator makin menambah catatan suram praktek demokrasi kita di negeri ini. Lebih dari itu semua, predator politik tentu saja menyengsarakan dan merugikan masa depan rakyat, sebagai pemegang mandat mutlak kekusaan. Posisi parpol hari ini seolah-olah menutup diri dan lupa dengan keberadaan rakyat. Jika hal ini terus berlajut, bukan tidak mungkin praktek demokrasi di negeri ini akan makin tidak tentu arah dan masa depannya.
Bertolak dari situasi dan kondisi yang ada saat ini, Group Diskusi Nasional KOSGORO (GDN) dalam rangka menyongsong tahun 2010 sebagai “Tahun Demokrasi” memiliki beberapa point catatan yang ingin kami sampaikan kepada publik: bahwa setiap kebijakan politik apa pun yang bernuansa “merugikan” rakyat, selalu memiliki dampak yang luas dan panjang, dan member kontribusi nyata bagi kesengsaraan rakyat, dan oleh sebab itu, KEHANCURAN bagi DEMOKRASI.
Penutup
Mari kita sambut tahun 2010 sebagai tahun tegaknya demokrasi sehat, lawan para predator politik yang mengancam tumbuhnya demokrasi.
Wajah demokrasi Indonesia di mata Internasional pun kemudian, dipandang sebagai icon Negara Demokrasi paling fantastis di dunia. Tampaknya, sedah jelas untuk apa demokrasi dibangun di negeri ini, agar kedaulatan rakyat ditempatkan pada posisi yang sesungguhnya, dimana kekuatan sebuah bangsa harus dibangun dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Namun demikian pada dekade terakhir perkembangan demokrasi kita, acapkali dirasakan sulit membangun dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan rakyat, akibat intervensi dari luar yang berkedok simbol dan megedepankan wacana seperti politik etis, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, developmentalisme, dan seterusnya. Konsep dan Wacana-wacana tersebut secara substansi melahirkan banyak dampak, baik dampak sosial, politik, ekonomi sampai pada tataran yang bersifat ideologis seperti imperialisme global.
Lalu pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah, mungkinkah upaya-upaya melakukan perubahan di tanah air bisa dilakukan tanpa melibatkan struktur kapitalisme ataupun imperialisme global? Apakah mungkin membangun kesejahteraan ditengah instabilitas politik dan demokrasi yang tidak sehat? Ini adalah dua pertanyaan mendasar sekaligus sindiran yang patut dilayangkan pada semua komponen bangasa, kepada para politisi karbitan yang hiruk-pikuk dengan berbagai kepentingan dangkal, ditengah gegap-gempitanya dunia global yang pelan-pelan menggeliat, mencengkeram Bangsa Indonesia pada sisi yang lain, yaitu ekonomi.
Indonesia kini praktis berada dalam Genggaman Imperialisme Global, dimana Imprealisme modern telah bermetamorfosis dari bentuk penguasaan secara fisik kedaulatan sebuah bangsa, kepada bentuk peperangan baru tanpa melibatkan rudal dan kapal perang, namun sudah masuk ke dalam ranah paling sensitif bagi semua bangsa yaitu sistem dan struktur ekonomi. Dan Indonesia hari ini, telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian regional dan internasional, untuk masuk dalam labirin perdagangan global (pasar bebas), yang sesungguhnya tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi Indoneisa, justru sebaliknya merupakan potensi ancaman bagi masa depan Indonesia.
Lalu masihkah perlu bertanya, untuk apa kita berdemokrasi?
Problem Demokrasi adalah Maraknya Predator Politik
Kita sepakat, bahwa demokrasi yang stabil, menjadi keniscayaan yang mutlak diperlukan dalam menjalankan roda pembangunan, terlebih saat ini, peranan demokrasi yang sehat merupakan fondasi pokok dalam mengarungi perubahan global di bidang ekonomi. Namun di satu sisi, geliat para politisi dan partai-partai politik kita cenderung gamang menakar apa sesungguhnya problem bangsa ini. Sikap politisi dan pemimpin politik yang ambigu, tidak sebanding dengan biaya demokrasi yang tinggi dan berbagai konflik sosial yang mengiringi perjalanan demokrasi kita. Ambiguitas ini tergambarkan dari perilaku politik yang berorientasi kekuasaan semata. Sebagai contoh, “drama” pansus Century yang kini dipertontonkan, tampaknya mulai mengarah pada hancurnya harapan terhadap demokrasi yang sehat. Padahal, Pemilu 2009 merupakan representasi demokrasi terbaik, karena tidak ada indikasi bahwa demokratisasi akan berujung pada kembalinya otoritarianisme. Maka, Pemilu 2009 merupakan momentum untuk menentukan arah demokratisasi kita ke depan.
Karena itulah, kualitas sikap partai dan politisi menjadi penting. Seyogyanya kita, dan khsusnya para politisi kita di Parlemen menyadari bahwa persoalan bangsa ini begitu kompleks, tidak elok jika semua energi politik terkuras untuk sebuah agenda yang sesak oleh bau “politisasi”. Lingkungan politik menjadi tidak sehat, dan niat baik memperbaiki keadaan ditunggangi oleh syahwat “berkuasa” yang berlebihan dan tidak terkontrol. Sering terdapat upaya manipulasi subjektif terkait kebijakan pemerintahan demi pencapaian kepentingan politik individu dan kelompok. Alih-alih berjuang untuk kesejateraan rakyat, yang terjadi sebaliknya, banyak politisi dan pemimpin politik berubah wujud menjadi predator-predator; bermental manipulative yang kontraproduktif terhadap upaya membangun den memperkuat demokrasi, bahkan merupakan ancaman bagi masa depan demokrasi yang sudah kita bangun dengan susah payah.
Gejala destruktif ini, tanpa disadari telah menjangkiti salah satu aktor demokrasi yakni partai politik. Dalam teori politik, parpol dibutuhkan dalam kerangka untuk memperjuangan aspirasi dan kebutuhan rakyat (the people). Kehadiran parpol sebagai rezim politik (baca: institusi politik) diharapkan mampu menjadi the golden bridge (jembatan emas), dalam menyambung dan memfasilitasi kidupan dan kesejahteraan masyarakat agar menjadi lebih baik, beradab, sejahtera dan mandiri. Bukan malah sebaliknya sepanjang tahun Parpol hanya hadir memberi konstribusi pada instabilitas politik.
Ketika parodi Pansus Bank Century dipertontonkan, tidak tampak semangat dan nilai berdemokrasi bahkan para “actor”nya kehilangan komitmen politik, padahal publik sedang mempelajari mereka dan publik tidak pernah lupa apa saja yang sudah mereka buat. Secara ekstrim ketika partai-partai politik merapat ke dalam lingkaran kekuasaan, banyak publik yang tersentak, meskipun kemudian Parpol yang diberi “peran” berkuasa itu pun menelikung di belakang hari. Rakyat mulai berpikir bahwa parpol yang demikian mengindikasikan rezim parpol semacam ini sebagai predator.
Predator politik merupakan tabiat parpol yang semata-mata mengorientasikan kekuasaan sebagai tujuan dari eksistensi. Mendapatkan kekuasaan bagi sang predator merupakan makanan empuk nan lahap, walau melabrak berbagai etika politik dan moral. Sebagai bukti dari predator politik ini, kita dapat melihat bagaimana hari ini perilaku partai-partai yang cenderung mencari aman dalam merespon berbagai situasi dan perkembangan sepanjang tahun 2009.
Melihat kinerja parpol yang diidentifkasi sebagai predator makin menambah catatan suram praktek demokrasi kita di negeri ini. Lebih dari itu semua, predator politik tentu saja menyengsarakan dan merugikan masa depan rakyat, sebagai pemegang mandat mutlak kekusaan. Posisi parpol hari ini seolah-olah menutup diri dan lupa dengan keberadaan rakyat. Jika hal ini terus berlajut, bukan tidak mungkin praktek demokrasi di negeri ini akan makin tidak tentu arah dan masa depannya.
Bertolak dari situasi dan kondisi yang ada saat ini, Group Diskusi Nasional KOSGORO (GDN) dalam rangka menyongsong tahun 2010 sebagai “Tahun Demokrasi” memiliki beberapa point catatan yang ingin kami sampaikan kepada publik: bahwa setiap kebijakan politik apa pun yang bernuansa “merugikan” rakyat, selalu memiliki dampak yang luas dan panjang, dan member kontribusi nyata bagi kesengsaraan rakyat, dan oleh sebab itu, KEHANCURAN bagi DEMOKRASI.
Penutup
Mari kita sambut tahun 2010 sebagai tahun tegaknya demokrasi sehat, lawan para predator politik yang mengancam tumbuhnya demokrasi.
