Pria Technosexual, Pria Sexi di Mata Wanita

Rumahbalai, Seperti apa pria sexi dimata wanita? Sebelumnya pria sexi itu adalah pria bertubuh kekar, berotot, ganteng, parlente dan bahkan sedikit gay. Namun saat ini parameter pria sexi adalah pria technosexual. Survey yang dilakukan Crucial.com menemukan, bahwa pria mahir dalam urusan teknologi dan gadget serta canggih mengoperasikan ponsel pintar kini mulai dianggap seksi oleh wanita.

Lantas apa itu techno sexsual? Technosexual (teknoseksual) adalah satu istilah baru yang menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai “ketertarikan” dan “kecintaan” lebih pada teknologi yang dapat dianalogikan seperti ketertarikan seksual, lalu ketertarikannya itu diwujudkan dalam gaya hidup dan kehidupan sehari-harinya. Di sini kebutuhan akan ICT (information dan communication technology) kemudian disandingkan dengan kebutuhan seksual yang merupakan satu kebutuhan dasar manusia

Sekitar 60% responden yang disurvei berharap tahu lebih banyak mengenai teknologi. Jumlah ini melebihi jumlah orang yang berharap lebih paham mengenai mobil (33%), properti (28%), musik (17%), fashion (14%) atau olahraga (11%)

Kecenderungan makin banyaknya pria 'technosexual' menunjukkan makin tergantungnya manusia pada teknologi. Temuan ini menjadi kabar gembira pegiat yang bergelut di dunia gadget. Tapi ingat, kekaguman wanita tidak bertahan lama jika tidak disertai sikap baik. Salah-salah malah hanya dimanfaatkan sebagai teman dekat sekaligus tukang servis gadget gratis (*)

Sistem Operasi Komputer

Sistem Operasi

Rumahbalai, Sistem Operasi Komputer atau biasa disingkat OS, adalah sebuah program yang besar yang dapat mengontrol semua perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Saat ini sistem operasi komputer yang paling populer adalah Microsoft Windows, yang terdiri dari beberapa versi seperti, Windows XP, Windows Vista, Windows 8 dan Windows 7. Selain merek dagang microsoft ada juga buatan Apple MAC OS dan open source Linux

Touch Screen atau Layar Sentuh

layar sentuh

Rumah Balai, Hand phone Touch Screen atau Layar Sentuh saat ini marak digunakan dan digandrungi di Indonesia. Touch Screen itu sendiri ditemukan pada tahun 1971 oleh oleh Doktor Sam Hurst (pendiri Elographics) sekaligus sebagai seorang instruktur di University of Kentucky.

Pada tahun 1974 touchscreen pertama sesunggunya yang telah dilengkapi dengan permukaan transparan dikembangkan oleh Doktor Sam Hurst dan Elographics. Pada tahun 1977 Elographics dikembangkan dan dipatenkan dengan teknologi lima-kawat resistif, yaitu teknologi touchscreen yang paling populer digunakan saat ini.

HP-150 dari tahun 1983 telah menjadi salah satu komputer paling awal di dunia touchscreen komersial. Sesungguhnya tidak memiliki touchscreen dalam artian sempit, melainkan ia memiliki tabung CRT Sony 9″ yang dikelilingi oleh pemancar dan penerima infra merah, yang mendeteksi posisi setiap obyek non-transparan di layar.

Awalnya touchscreens yang semula hanya bisa merasakan satu titik kontak pada satu waktu, dan hanya memiliki sedikit kemampuan untuk merasakan seberapa keras seseorang menyentuh. Kini telah mulai berubah dengan komersialisasi dengan teknologi multi-touch.

PC tablet yang digagas oleh apel komputer dan diikuti oleh merek-merek terkenal dunia lainnya telah menjadikan touchscreen multi-touch menjadi interface utama dengan berbagai kemampuan yang disediakannya.

Pahlawan Nasional "Nani Wartabone" dari Gorontalo

Pahlawan Nasional ini memulai perjuangannya ketika ia mendirikan dan menjadi sekretaris Jong Gorontalo di Surabaya pada 1923. Lima tahun kemudian, ia menjadi Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Cabang Gorontalo. Tiga tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, ia bersama masyarakat setempat terlebih dulu memproklamasikan kemerdekaan Gorontalo, yaitu pada tanggal 23 Januari 1942. Dialah Nani Wartabone, dilahirkan 30 Januari 1907 dan meininggal pada 03 Januari 1986. Nani Warta Bone meninggalkan nilai-nilai kepahlawanan bagi generasi muda Gorontalo.

Wajah Gelap Kaum Marjinal

Di Indonesia peringatan hari buruh kali ini agak sedikit istimewa karena bertepatan dengan diberlangsungkannya KTT Asean pada tanggal 7-8 Mei mendatang. Kabarnya pertemuan ini akan membahas perluasan pasar bebas di ASEAN. Perluasan pasar, perolehan bahan baku dan tersedianya buruh yang murah, masalah pendidikan, kehutanan dan perdagangan akan menjadi fokus utama dalam petemuan itu. Artinya Kapitalisme dan Imperialisme akan semakin kuat menancapkan kukunya di Indonesia

Sejarah membuktikan bahwa sistem kapitalisme dan monopoli hanya akan menjadikan keterbelakangan bagi masyarakat tani, buruh dan kaum miskin kota lainnya. Kebijakan ekonomi dan politik pemerintah saat ini  ternyata tak menjawab persoalan, malahan hanya menambah beban bagi masyarakat buruh, tani dan kaum miskin kota lainnya. Sementara itu dilain pihak kapitalisme mengkeruk kekayaan yang dimiliki termasuk  buruh yang dibayar murah  dan malahan menjadikannya pasar untuk menjual barang dan jasa yang mereka hasilkan. Artinya kebijkan yang dibuat tak pernah berpihak pada masyarakat secara umum. Ironis bukan?

Kebijakan pemerintah melalui penerapan politik upah murah, MLF, outsorcing, dan tak adanya jaminan bagi buruh migran merupakan penghianatan terhadap kaum buruh. Demikian juga dengan  kebijakannya yang membuka celah terhadap  perampasan tanah bagi petani semakin terbuka, sebagai contoh dengan diberlakukannya   UU no 18 tahun 2004 tentang perkebunan, UU no 25/2007 tentang penanaman modal, UU no 4/2009 tentang minerba, UU no 41 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan RUU Pengadaan tanah untuk pembangunan. Berbagai tindakan represif militer terhadap petani seperti pengusiran dan perampasan tanah  yang dilakukan dengan intimidasi tak pernah kunjung selesai. Misalnya saja kasus Marules Banyuwangi, kasus perampsan tanah oleh pihak PTPN, Penembakan 7 petani di Jambi  Januari silam, dan terakhir pengusiran dan perampasan tanah terhadap kampung petani di  Bandar lampung.

Persoalan Pendidikan tak jauh beda, komersialisasi pendidikan semakin menguat ditunjukkan dengan terus meningkatnya biaya pendidikan dan rendahnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah. Hal ini mengakibatkan akses rakyat atas pendidikan semakin sempit. ironisnya lagi kualitas pendidikan di Indonesia tidak pernah meningkat bahkan semakin bobrok. Merujuk pada statistik pendidikan internasional Indonesia berada dalam posisi 69, atau turun 4 (Empat Tingkat) dari tahun sebelumnya pada posisi 65. Selain itu, pendidikan juga dibelenggu dengan hilangnya kebebasan akademik, yang ditunjukkan dengan berbagai kebijakan yang mengekang bagi civitas akademika, baik Intimidasi, Ancaman skorsing,  terbatasnya kebebasan kreasi guru dalam mengembangkan bahan aja.

Satu hal yang tak pernah selesai adalah persoalan perempuan. Dengan tetap mempertahankan sistem setengah jajahan dan setengah feudal di dalam negeri. Pemerintah juga melakukan politik diskriminatif terhadap kaum perempuan dalam kerja produksi dan dalam aspek sosial lainnya. Diskriminasinya terlihat dalam aturan pembedaan terhadap hak buruh pria dan perempuan soal tunjangan dan upah. Secara umum, problem perempuan Indonesia adalah: Dihambatnya hak politik kaum perempuan. Kekangan budaya Patriakal Feodal dan Liberal imperialis.

Itulah fenomena yang terjadi saat ini. Dengan demikian tak ada peluang  bagi buruh, tani dan kaum miskin  kota  untuk memperbaiki hidupnya, sebab masalahnya sekarang adalah masalah perampasan tanah, upah dan lapangan pekerjaan. Kemakmuran bagi masyarakat buruh, tani dan kaum miskin kota  dan kemakmuran bagi masyarakat secara umum adalah hilangnya budaya patrialkal, feodal, liberal, kapitalisme, dan imperialisme.  Artinya perjuangan buruh tani dan kaum miskin kota tak hanya dilakuan dengan kerja akademis, sseperti pelatihan, seminar, worshop, tetapi lebih kepada pekerjaan Politis. Selamat Hari Buruh 1 Mei 2011.

Membuat Group Di twitter

 Dari kemarin kemarin kita sudah banyak bercerita tentang twitter. Artikel Sebelumnya kita sudah bercerita bagaimana membuat Account, Mengganti Backcground dan Berbagai tips menambah pertemanan di twitter.
Jika tertarik membuat semacam grup yang dapat dikelola bersama di twitter, kamu dapat memanfaatkan fasilitas dari GroupTwitter. Dengan GroupTwitter maka memungkinkan setiap orang dapat meng-update tweet di twitter grup tanpa harus login menggunakan akun twitter yang dijadikan grup tersebut.

Contoh akun twitter yang sudah menggunakan fasilitas ini antara lain @infoll dan @infojember. Jika ada tweet yang ada tulisan 'via' berarti tweet tersebut merupakan kiriman dari pengguna lain. Untuk lebih jelas, dapat melihat langsung akun twitter tersebut.

Langkah-langkah untuk mengaktifkan GroupTwitter ini cukup mudah. Sebaiknya terlebih dahulu membuat akun twitter yang mau dijadikan grup.
1. Buka halaman GroupTwitter di http://www.grouptwitter.com , klik tulisan Aktive a New Group

2. Tahap selanjutnya, Jika belum membuat akun twitter yang mau dijadikan grup klik tanda tautan ke situs twitter dan membuat akun terlebih dahulu. Namun jika sudah membuat, dapat langsung klik Authorize Group Tweet

3. Tahap ini kamu harus login twitter isi username dan passwordnya. Jika sudah klik allow

4. Setelah itu akan kembali ke halaman grouptwitter lagi. Disini disuruh untuk memverifikasi akun twitter tersebut. Klik tulisan verification this group. Selesai.

Setelah kamu melakukan 4 langkah tersebut. Maka akun twitter yang kamu daftarkan akan mulai mengubah Direct Message (DM) yang diterima akun twitter tersebut menjadi tweet akun grup.

Setiap DM yang masuk secara otomatis menjadi tweet dengan format "via @pengirim - pesan"
'pengirim' merupakan nama user yang mengirimkan twit dan 'pesan' merupakan isi dari DM.

@cokyo

CINTA DAN MOTIVASI

Cinta dan motivasi jelas memiliki hubungan yang erat. Cinta adalah motivasi yang paling kuat. Cinta adalah penggerak hati, pikiran, dan tindakan. Seseorang akan merasa tergerak hatinya saat sesuatu yang dicintainya disebutkan. Cinta menggerakan pecinta untuk mencari yang dicintainya.

Objek cinta itu begitu banyak. Mereka adalah ujian bagi kita semua. Cinta terhadap lawan jenis, cinta terhadap keluarga, cinta terhadap harta benda, cinta terhadap tanah air, dan cinta terhadap hal-hal lainnya.

Namun tahukah bagi Anda, bahwa cinta itu adalah tawanan?
Cinta Itu Adalah Tawanan

Apa yang dimaksud bahwa cinta itu adalah tawanan? Siapa yang ditawan? Cinta menawan hati. Sebab hati akan tunduk demi mengejar apa yang dicintainya. Banyak sekali orang yang rela melakukan apa pun demi yang dicintainya. “Gunung kan kudaki, lautan akan kusebrangi.” begitu kata syair yang menggambarkan bagaimana hati tertawan oleh cintanya kepada kepada seorang gadis pujaan. Lihatlah… banyak orang yang melakukan segala cara untuk mendapatkan harta dan jabatan. Yang haram dihalalkan, apa pun dilakukan demua cintanya kepada harta dan jabatan.

Cinta selalu menggerakkan hati pada apa yang dia inginkan. Keinginan diri inilah yang disebut dengan hawa nafsu. Sehingga dengan cinta ia menjadikan hatinya sebagai tawanan hawa nafsu, mengikuti apa yang dikatakan hawa nafsu dan menjadikan hawa nafsu dengan pimpinannya dalam hidup. Sehingga masuklah dia ke dalam fintah syahwat, yang menghalangi hatinya dari petunjuk dan rahmat.
Kemerdekaan Itu Datang Dari Tauhid

Tauhid membebaskan hati ini dari tawanan hawa nafsu. Bebas dari tawanan cinta harta, jabatan, popularitas, anak, lawan jenis, dan objek cinta yang berasal dari hawa nafsu. Bukan berarti, kita tidak lagi mencintai mereka. Namun, dengan kehadiran tauhid, maka hawa nafsu sudah bisa ditundukan, sehingga cinta kita tidak lagi hanya digerakan oleh hawa nafsu, tetapi digerakan oleh cinta kita kepada Allah sebagai konsekuensi tauhid.

“Adapun orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah.” (Al-Baqarah: 165)

Anda akan terbebas dari kesedihan yang tidak perlu. Seseorang yang melakukan hal-hal yang dilarang agama demi cintanya, artinya belum ada tauhid pada dirinya, setidaknya masih sedikit. Orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah, tidak mungkin menduakan cintanya dengan sesuatu yang rendah. Tidak mungkin meninggalkan Allah (yang dicintainya) demi cinta kepada selainnya.

Kita boleh mencintai lawan jenis, namun kita tidak akan pernah melakukan yang dilarang seperti mendekati zina bahkan melakukan zina, bunuh diri, durhaka kepada orang tua, dan perbuatan munkar lainnya. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut dimurkai oleh cinta sejati kita, yaitu Allah SWT. Begitu juga, cinta kita kepada keluarga, harta, jabatan, dan objek cinta lainnya tidak akan menggerakan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT sebagai cinta sejati kita

Bohong Itu Asyik,...

Masih ingat baru-baru ini, pemerintah melalui Menko Kesra, Hatta Radjasa dan Menko Polhukam, Djoko Suyanto, membantah tudingan berbagai pihak yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan "kebohongan publik" (public lies). Polemik berawal saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rapat kerja dengan para gubernur dan bupati di Jakarta Convention Center (10/1), mengungkapkan optimisme Indonesia dalam menyongsong pembangunan tahun 2011.

Ada empat argumen optimistik yang dikemukakan Presiden:

(1) saat ini Indonesia memiliki momentum pertumbuhan (ekonomi) yang baik;
(2) Indonesia saat ini memiliki potensi yang besar untuk tampil menjadi negara maju;
(3) ketika dunia mengalami krisis pada 2008 dan 2009, Indonesia berhasil mengatasinya; dan
(4) kepercayaan (internasional) kepada Indonesia untuk mengatasi berbagai permasalahan, hambatan dan tantangan (Suara Pembaruan, 10/1).

Krusialnya, di hari yang sama, pemerintah justru diguyuri gugatan, kritik, dan kecaman yang datang dari tokoh politik, tokoh agama, cendekiawan, dan para aktivis muda. Simak pidato politik Megawati Soekarnoputri pada HUT PDIP ke-38 di Lenteng Agung yang menyebut kegagalan negara (baca: pemerintahan SBY) dalam meletakkan fondasi dasar bagi pencapaian kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial (Kompas, 10/1).

Menurut mantan Presiden RI ke-5 itu, kebijakan pemerintah makin menjauh dari rakyat. Ini dapat dilihat dari kasus pengeluaran APBN yang lebih boros untuk belanja aparatur daripada belanja publik, ketergantungan APBN pada utang luar negeri, pencabutan subsidi atas barang publik, ketiadaan stabilitas harga (yang membuat daya beli rakyat kian terpuruk), hingga kesan "pembiaran" negara atas kasus-kasus Gayus dan mafia pajak.

Pada hari yang sama pula, sejumlah tokoh agama dan para aktivis juga menggugat janji pemerintah SBY yang hingga kini tak jelas juntrungannya, seperti kebijakan pemerintah atas soal pluralisme dan toleransi beragama; kebebasan pers; perlindungan terhadap TKI dan pekerja migran; transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, pemberantasan korupsi; pengusutan rekening "gendut" perwira polisi; politik yang bersih, santun, dan beretika; mafia hukum dan mafia peradilan; dan isu kedaulatan NKRI (Kompas, 10/1).


Public Lies dan Politik Lupa

Negeri ini memiliki genre sosial-politik penuh kebohongan dan mudah lupa: membiarkan sejumlah "perkara besar" menjadi "misteri". Ada begitu banyak skandal politik, ekonomi, dan hukum yang mengemuka, menimbulkan kegaduhan nasional, namun kerap berakhir tanpa kejelasan. Begitu tujuan politik tercapai, proses untuk mengungkap skandal pun berakhir.

Lihat kasus hukum mantan Presiden Soeharto yang hingga kini berhenti; kasus "Buloggate" dan "Bruneigate" yang telah memaksa Presiden Abdurrahman Wahid lengser dari jabatannya; kasus mega skandal Bank Century yang melibatkan Sri Mulyani dan Boediono; atau kasus rekening "gendut" perwira Polri. Semua skandal itu, (maaf) bak "kentut", menguap ditelan angin, tapi menyisakan bau tak sedap sampai hari ini.

Simak data BPS yang menyebut tahun 2010 Indonesia akan surplus beras. Faktanya, di tahun 2010 kita memasok gila-gilaan untuk impor beras (dari Vietnam, India, dan Thailand) sebanyak 1,33 juta ton. Malah pajak masuk Rp 650 per kilogram yang harusnya dikenakan terpaksa "dihapus". Bisa dibayangkan berapa triliun rupiah uang negara yang "terbuang" percuma (Djoko Suud, detiknews.com, 13/01).

Tengok data lain tentang jumlah orang miskin. Data yang dikeluarkan BPS menunjukkan, jumlah "orang miskin" di negeri ini mengalami penurunan. Tapi fakta lain mengungkap, penyaluran "beras miskin" jumlahnya terus bertambah. Ini jelas membingungkan.

Tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat tidak berubah signifikan. Data Indef menunjukkan dalam lima tahun terakhir rasio Gini (rasio yang mengukur ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh) hanya turun 0,012, dari 0,343 pada 2005 menjadi 0,331 pada 2010 (Media Indonesia, 7/1).

Kegemaran membanggakan asumsi angka statistik gigantik pertumbuhan ekonomi masih mendominasi arah kebijakan ekonomi negeri ini. Di atas kertas, ekonomi memang tumbuh. Tapi, di alam nyata, pertumbuhan nyaris tidak sebangun dengan kesejahteraan. Itulah mengapa tiap awal tahun para pejabat rajin menebar harapan.

Data-data makro gigantik itu bak mantra yang meneror rasionalitas kita akan fakta masih centang-perenangnya kehidupan rakyat. Hanya dalam hitungan jam, sejak pemerintah merilis turunnya angka kemiskinan, di Jepara, Jawa Tengah, enam nyawa anak melayang setelah makan tiwul karena orang tua mereka tak sanggup membeli beras yang harganya terus membumbung.

Para pemimpin telah berbohong tentang keberadaan suatu skandal atau tentang komitmen mereka untuk mengungkap kebenaran skandal itu demi kepentingan publik. Kebohongan juga lazim terjadi pada janji-janji pemerintah menjelang pemilu: mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, memberantas korupsi, dan seterusnya.

Mengapa kebohongan publik terus terjadi? Karena bangsa ini telah sejak lama mengidap amnesia sejarah: mudah melupakan dan memaafkan, termasuk pada perkara yang tak layak dilupakan dan dimaafkan. Negeri ini punya persoalan serius dengan ingatan kolektif atas masa lalu. Masa lalu sering dianggap tak relevan untuk dipersoalkan, meski kebenaran belum terungkap dan pengungkapan kebenaran ini mutlak untuk memenuhi rasa keadilan publik.


Politik Citra dan Hegemoni Media

Wacana politik Indonesia memang paradoks. Ini akibat seluruh aktivitas politik negeri ini penuh sesak oleh "politik pencitraan" (the political of image). Dalam politik pencitraan, memoles jejek rekam masa lalu, me-make up gaya pidato, bahasa tubuh, hingga memermak hasil survei-agar terlihat bersih, memikat, dan punya nilai jual-telah menjadi menu harian.

Paradoks terjadi ketika wacana politik dimanipulasi untuk menciptakan "citra diri", sebagai cara menggiring persepsi dan preferensi politik masyarakat ke dalam "realitas semu". Kecenderungan politik semacam ini sudah menjadi bagian penting dari kerja mesin kekuasaan saat ini yang kian kehilangan hati nurani dan virtue.

John Burke (Bureaucratic Responsibility, 1986) menunjukkan, setiap pejabat publik wajib berkata jujur dan berpihak pada kebenaran. Dalam konteks demokrasi deliberatif, publik berhak mendapat informasi yang valid, sehingga partisipasi publik bisa bekerja efektif. Kebohongan publik hanya akan merusak demokrasi, karena institusi-institusi demokrasi tak lagi bisa dipercaya dan mendapat apresiasi publik.

Fareed Zakaria dalam The Future of Freedom (2004) juga melukiskan, paradoks politik dan distorsi demokrasi bermula ketika wacana politik direduksi menjadi sekedar persoalan citra. Demokrasi menjadi ilusi, karena aktivitas demokrasi terkonsentrasi pada "permainan citra" dan "pengagungan individu" sambil mengabaikan realitas sosial.

Dalam konteks ini, demokrasi tak memiliki fondasi dan legitimasi kuat di dunia riil, karena figur politik hanya berkutat pada citra, bukan kompetensi, kemampuan, dan kapasitas. Tak ada contoh dedikasi yang dapat dijadikan acuan bahwa para penguasa di negeri ini memahami kehidupan konkret publik yang kian tak berdaya.

Sejak era Plato, politik kekuasaan hanya punya satu logika: bagaimana mempertahankan dan melestarikan kekuasaan; jika perlu dengan penggunaan kekerasan. Gagasan klasik tentang coercive-power ini terekam tegas dalam Il Principe (Sang Pangeran), buku klasik mahakarya Niccolo Machiavelli (1469-1527).

Kini, praktik dominasi kekuasaan tak lagi mengandalkan kekerasan fisik, namun melalui apa yang disebut Antonio Gramsci sebagai hegemoni. Menurut Gramsci, hegemoni adalah peran kepemimpinan intelektual dan moral untuk menciptakan ide-ide dominan melalui kontrol budaya (Robert Bacock, 2007).

Louis Althusser memperlihatkan perbedaan wacana aparatus negara dalam kaitannya dengan reproduksi kekuasaan (FX Widyatmoko, 2008). Pertama, repressive state apparatus yang bekerja melalui kekerasan fisik maupun non-fisik, seperti pemerintah, militer, polisi, lembaga peradilan; kedua, melalui ideological state apparatus, dimana modus kerjanya berlangsung dengan cara-cara yang bersifat ideologis-persuasif, seperti lembaga agama, pendidikan, media massa, partai politik, lembaga survei, dan seterusnya.

Merujuk Georg Simmel (1995), kelompok dominan akan terus berusaha meneguhkan superioritasnya dengan membatasi akses atas kebenaran, menciptakan sekat-sekat kerahasiaan, serta membangun wacana publik yang tak faktual. Dominasi atau superioritas diteguhkan secara diskursif, melalui media massa, dengan mengabaikan prinsip dasar etika komunikasi politik: faktualitas, kejujuran, kesetaraan, resiprositas.

Gaya politik pencitraan tak ubahnya seperti pemain sulap. Jika pesulap berkepentingan terhadap "pengaburan mata publik", maka politisi haus kuasa selalu berkepentingan terhadap "pembohongan publik" (the political of public lies). Dalam panggung politik citra, penyelenggaraan kekuasaan hanya meninggalkan cerita suram dan pedih.

Praktis, politik pencitraan telah menciptakan paradoks wacana politik, dimana komunikasi justru menjadi ajang manipulasi informasi daripada sarana untuk mengekspresikan dialog yang jujur sebagai instrumen penting dalam membangun etika politik dan moralitas publik. Padahal, demokrasi berbasis kejujuran tak bersandar pada citra, tetapi pada karya dan tindakan nyata. Komunikasi politik adalah sarana penyampaian pesan politik (yang jujur), bukan sarana penciptaan "kesadaran palsu" (false consciousness).

Demokrasi yang jujur adalah demokrasi yang dibangun di atas pondasi etika dan legitimasi moral yang kuat karena ia hidup di dalam ruang politik riil, bukan "politik virtual". Politik pencitraan adalah sebuah anomali wacana karena ia dapat menggandeng statistik kemiskinan yang terus menggelembung berbanding lurus-dengan angka pertumbuhan ekonomi yang terus membaik.

Di era high tech ini, dinamika sosial, ekonomi dan politik yang telah berubah secara radikal, mau tak mau juga menyusupi etika dan fatsoen demokrasi, terutama yang terkait dengan mekanisme reproduksi kekuasaan. Penguasaan atas simbol dan politik pencitraan telah menjadi modus baru dalam praktik "demokrasi simbolik" yang bekerja secara efektif. Karena itu, menurut Bourdieu, demokrasi simbolik tak lebih dari "kekerasan simbolik" yang beroperasi lewat prinsip simbolik, entah itu bahasa, gaya hidup, cara berpikir, cara berbicara, bahkan cara bertindak (Bourdieu, 2001) sehingga rakyat menjadi tidak peduli dengan segala tipu daya dan intimidasi oleh rejim politik yang menjalankan kekerasan simbolik. Rakyat akhirnya menjadi jinak (docile) dengan simpang siurnya demagogie (wacana politik untuk tujuan "mengobok-obok", memancing, serta mengeksploitasi hasrat dan perasaan massa), kebohongan, kemunafikan, manipulasi, dan provokasi.

Kekerasan simbolik itu selalu mengandaikan bahasa sebagai alat efektif untuk melakukan "dominasi terselubung" karena bahasa sebagai sistem simbolik tidak saja dipakai sebagai alat komunikasi, tapi juga berperan sebagai instrumen kekuasaan dengan memanfaatkan mekanisme kekerasan simbolik.

Bourdieu selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu curiga terhadap bahasa, konsep, wacana, tanda, slogan, ataupun simbol lainnya yang diproduksi oleh kelas dominan. Lewat kekuasaan simbol pula lah dunia ini ditafsirkan, dinamakan, dan didefinisikan untuk menggiring kelas terdominasi pada pengakuan serta penerimaan terhadap pandangan dunia dari mereka yang mengendalikan kekuasaan dan para pemilik modal besar.

Politik pencitraan tak lebih dari "penyamaran" segala hasrat sesat politik agar tidak terdeteksi sebagai ekspresi kerakusan kekuasaan. Namun, cepat atau lambat, publik akan segera menangkap bahwa kebijakan negara yang tak pernah nyata berhubungan dengan kemaslahatan publik adalah sebuah janji "kosong" yang membiak dalam jagad politik citra.

Bohong itu memang indah!

Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Satya Negara Indonesia; Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama
dikutip langsung dari : kabarindonesia. com/

100 TAHUN KITA SINIK

Enggo ndekah kita sinik, enggo ndekah kita la ngerana tahpe la nggit ngerana, tah ngerana ibas ukrta saja. Ibas negeri Karojahe (Deliserdang-Langkat) enggo me 100 tahun kita sinik ertina sejak terbunuhna Datuk Sunggal merga Surbakti tahun 1902. Surbakti berperang selama 25 tahun (1877-1902) ngelawan Belanda, ngelawan penebangan hutan Karojahe, yang oleh pemerintah kolonial mau dijadikan perkebunan. Tentara baju hitam Melayu-Belanda dari Riau akhirnya berhasil membunuh Surbakti tahun 1902 di Seberaya. (SIBUATEN, Bulletin Karo di Eropah)

Ibas zaman perang kolonial bedil me kapken si ngerana, la perlu buka mulut, piah rende pe kita ‘erkata bedil‘. Ibas zaman kemerdekaan (zaman perjuangan sosial dan politik) lanai siakap lit si man rananken. Bedilta la nai lit, babahta pe sinik, sebab kita lenga sempat ndai erlajar ngerana alu babah ibas perjuangen sosial politik si la erngadi-ngadi. Semasa totaliter orde baru diktator Suharto labo ngenca kita sinik tapi ipesinik. Bagekape muat buena siakap si la cocok, muat sinikna ka kita. Kita sinik adi la siakap cocok. Kita minggir adi la siakap cocok, ngarapken gelah min kalak sideban maklum uga ibas ukurta, tahpe uga cedana ukurta enda. Tapi muat dekahna kita sinik muat buena kalak si nggasa-gasa bagepe si ngasak, labo muat buena kalak si maklum bagi si niarapken, piah tanehta pe lanai sitteh uga percibalna, muat kitikna muat dekahna, sebab labo kita si erbahan batas-batasna, labo kita si nentuken asakai taneh kalak Karo si banci jadi milik kalak Karo, si jadi daerah si ergelar kabupaten Karo. Karojahe (Deliserdang, Langkat), Dairi bagepe daerah Kutacane lanaibo tersinget daerah kalak Karo, enggo ibagi-bagiken ku propinsi/kabupaten lain. Pemecah belah pertama emkap kalak Belanda, tapi iterusken ku zaman orla janah si parahna ibas zaman orba, gia ibas daerah-daerah enda kalak Karo nge simanteksa, kalak Karo nge si pemena kegeluhen i daerah-daerah enda, ertina kalak Karo ngenca si pemilik hak legitim daerah-daerah enda.

Enca Belanda metteh uga burna taneh Karojahe ( Deliserdang rasLangkat), Belanda nipu, ngangkat sekalak pendatang Melayu jadi ‘sultan Deli‘ jadi tuan tanah Karodeli, bagepe i Langkat iangkatna ‘sultan Langkat‘ gelah banci ngerambah kerangen Karojahe (Deliserdang ras Langkat) njadiken taneh kerangen e jadi perkebunen tembakau, ananas benang ras karent. Sebagai pekerja diimport orang Jawa dan sebagai tuan tanahnya sudah tersedia 2 sultan. Datuk Surbakti ngenca si ngelawan politik perambahan/perampokan Belanda bagepe politik penghianaten sultan Deli bagepe sultan Langkat. Enca Datuk Surbakti ibunuh tentara baju-hitam Melayu-Belanda, perambahan dan perkebunan diteruskan dengan leluasa dengan hasil melimpah ruah bagi pemerintah kolonial Belanda. Ahli sejarahtape ‘lupa‘ nulis sejarah perlawanen ras kepahlawanan Datuk Surbakti tapi untunglah musuhta kalak Belanda la pernah ngelupaken. Kita anak-cucuna kalak Karo si nggeluh denga pe ikut ngelupaken sebab kita ‘la nggit subuk‘.

Daerahta enggo resmi ijadiken Belanda jadi daerah sultan Deli ras daerah sultan Langkat. Enca terbunuhna Datuk Sunggal Surbakti, lanai sada pe kita ngerana noalken perampoken tanehta e. Kalak Karo jadi penduduk periferi ibas tanehna sendiri. Perpindahan penduduk yang hewanis-stalinis pemerintah kolonial Belanda dan kemudian diteruskan secara besar-besaran oleh politik hewanis-stalinis transmigrasi Suharto memaksa kalak Karojahe bagepe kerina kalak Karo mundur teratur. Sinik kita. Bage ibas zaman orla, janah muat sinikna ibas zaman diktatoris orba. Perjuangen sosial-politik terus menerus la erngadi-ngadi. Zaman berubah, perkembangan teknik dan ekonomi memaksa perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Kekuasaan lama hancur, kekuasaan baru terpaksa menyesuaikan diri dengan perkembangan baru dalam masyarakat. Perkembangan teknik informasi dengan kecepatan tinggi dan global, telah memungkinkan arah utama perkembangan sosial/masyarakat: berbasis opini massa rakyat, demokratis dan transparant, melapangkan jalan bagi perjuangan untuk keadilan. Perjuangan kalak Karo untuk membongkar 100 tahun ketidakadilan zaman lama sejak terbunuhna pahlawan Datuk Surbakti enggo mulai!

Tendensi perubahan
Enca enggo si mulai ndube gerakan reformasi enda, melala me si idah perubahen-perubahen perkembangen ibas pikiren/kesedaren melala suku-bangsa i Indonesia, termasuk kalak Karo, sependalanen ras proses perkembangen dan pergolakan dalam masyarakat i Indonesia bagepe seluruh dunia. Dunia menyaksikan gerakan ethnic revival (ethno-national movement) yang belum pernah dikenal di dunia, dalam segala bentuk perjuangannya, termasuk perang etnis yang kekejamannya tidak ada taranya. E me maka melala ka nge suku bangsa i Indonesia bagepe i bagian lain dunia ngelewati proses enda alu dalan perang tahpe pristiwa sedih sidebanna si la nai mungkin terelakken. Perang, enda me kapken cara penyelesaian terakhir setiap konflik. Perang, tah enda kin dalan si effektifna ngubah (meningkatkan) kesedaren manusia?

Adi sinehen ku pudi ibas sejarah perkembangan manusia, sejarah perkembangan bangsa-bangsa i dunia, bage pe perkembangan ekonomi dunia, teridah me usur perang si la terhindarken melanda nasib kemanusiaan, tapi ibas segi lainna perang enda seh ka effektifna ngubah kesedaren manusia janah ndorong perkembangen ras kemajuan masyarakat. Revolusi Perancis melanda kesedaran feodal manusia, Perang Dunia I sebagai gelombang pertama melawan kesedaran kolonial dan Perang Dunia II definitif merupakan proses berakhirnya kolonialisme. Dengan lenyapnya kolonialisme, dimulailah proses internal-colonialism, atau ketidakadilan Nasional yang disudahi dengan perang etnis yang mengerikan. Perang dingin sebagai masa pengabdian ke salah satu blok, (kemudian kita mengetahui) ternyata adalah masa akumulasi penanaman dendam bagi sejumlah bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa di seluruh dunia. Bangsa-bangsa di Soviet membebaskan diri dari cengkeraman ‘persatuan dan kesatuan‘ komunis Rusia, Bosnia/Kosovo dari cengkeraman ‘persatuan dan kesatuan‘ komunis Serbia, Tibet dll dari cengkeraman ‘persatuan dan kesatuan‘ komunis China, daerah-daerah di Indonesia dari cengkeraman ‘persatuan dan kesatuan‘ politik ‘homogen‘ demagogi pancasilais sang diktator Suharto, suku Hutu di Rwanda dari tindasan hegemoni berabad-abad suku Tutsi yang digunakan kaum kolonial, suku-suku Masaya di Kenya, suku-suku bangsa Eskimo sekitar kutub utara, Irlandia Utara, Sri Langka, suku-suku bangsa Indian di Amerika Latin (Chapata dll), Maori, Aborigin dsb. dsb.

Adi kolonialisme e la terpisahken ras politik dominasi/hegemoni, tentu internal-colonialism pe bage ka nge. Labo susah ngenehen fenomena ketidakadilan Nasional enda, terutama di negeri-negeri multi etnis bagi Indonesia. Professor Denis Dwyer University of Keele, UK ibas bukuna Ethnicity and Development 1966 nulis: “in all too many cases, are euphemistically called the ‘developing‘ countries, development programmes frequently are controlled and administered at the higher levels by members of the politically dominant ethnic group; and most of the fruits of such development flow into the pockets of a tiny ethnic elite or at best, are distributed in a limited manner within the same ethnic group.“ Enda salah sada sebab penting perang etnis misalna i Nigeria, Rwanda/Burundi, Sri Langka bagepe Indonesia, salah sada pencerminan dari sebab pokok dan hakiki ethnic conflict bagi si ikataken professor Ruth Lapidoth ibas bukuna AUTONOMY, the flexible solution to ethnic conflict, 1997: “To use more political language, it is ‘the self assertion of ethnic groups, ranging from primary cultural, religious, and educational endeavors, via political organization, to ultimate step of struggling for territorial or state power‘.“

Perjuangan untuk kekuasaan dan territori tentu bagepe ekonomi - enda me dasar ras hakiki perjuangan antar etnis. Janah ibas praktek sehari-hari meliputi masalah pendidikan/sekolah, kultur, juridis/kepolisian, perdagangan pekerjaan/jabatan didalam badan-badan negara, hak tanah, bagepe batas-batas daerah sipembuatenna mbarenda mengandung unsur-unsur ketidakadilan karena pengaruh kekuasaan kolonial atau rezim otoriter nasional. Setiap etnis/daerah harus yakin atau diyakinkan, enda me dasar perjuangen setiap etnis, janah enda me dasar konflik antar etnis. Salah sada contoh ketidakadilan ibas masalah batas daerah enda emkap kalak Karo ras daerahna. Kalak Karo la pernah isungkuni, tanehna ipecah-pecah ras ibagi-bagi man kalak pendatang, bagi si terjadi i Ambon, Kalbar, Kalteng tahpe daerah Sulteng Poso.

Masalah-masalah hakiki enda, masalah-masalah penting si menyangkut masalah hidup atau mati satu suku bangsa la mungkin iselesaikan dengan cara interaksi basa-basi atau kucing-kucingan tahpe alu cara artificial lainna, bagepe cara-cara ‘tabu‘ orbais. Alu ngenehen dasar-dasar hakiki enda (hak kekuasaan politik dan hak legitim territorial setiap suku bangsa di daerahnya) sidarami unsur-unsur ketidakadilenna, membongkar dan menelanjangi ketidakadilan pengaruh kekuasaan kolonial si iterusken terutama ibas zaman diktatoris orba, perpindahan grup penduduk yang melapangkan jalan bagi poitik ‘persatuan dan kesatuan‘ orba bagepe politik perpindahan hewanis-stalinis transmigrasi orba.

Ethnic revival (ethnonational movement) diseluruh jagat begitu perang dingin selesai, adalah perjuangan/perang pembebasan bangsa-bangsa atau suku bangsa, proses perkembangen si la terhindarken, proses perubahan dari pengabdian ke salah satu blok ( Blok barat atau Blok timur) ke pembebasan diri secara kultural/daerah, proses perubahan kemanusiaan dari persatuan artificial ke persatuan sejati dan alamiah. Enda labo gejala sada suku bangsa tahpe sada negeri, tapi gejala dunia ibas proses perkembangan perubahan besar kemanusiaan enda. Gerakan enda lahir ibagas nari, pengaruh luar cuma katalisator ras syarat si memenuhi. Pembebasan PERASAAN/kultur si enggo tertekan dan terhina berpuluh-puluh tahun selama masa pengabdian kepada blok barat atau blok timur, selama pengabdian kepada negara nasional setelah berakhirnya kekuasaan kolonial. Gerakan sejati dan alamiah pembebasan bangsa atau sukubangsa secara kultur dan territorial dari penindasan kultur dan desakan territorial, dan didalam satu negeri berarti pembebasan diri satu suku bangsa tertentu dari internal-colonialism, pembebasan etnis dari hegemoni/cengkeraman etnis dominant negeri bersangkutan atau daerah bersangkutan.

Ibas proses perkembangan kesedaran (pembebasan kesedaran manusia) teridah me peningkatan keharmonisan kombinasi IQ-EQ-SQ (akal-perasaan-nilai spiritual) sebagai fenomena penting.
Voltaire: Yang paling jarang terjadi ialah kombinasi yang harmonis antara akal dan perasaan.
Kira-kira bersamaan waktuna, reh ka Rousseau nina: Jika akal yang membentuk manusia, maka perasaanlah yang akan mengarahkannya. Enda me si enggo pernah isimpulken Voltaire ras Rousseau kira-kira 250 tahun si enggo lewat. Perang dingin antara dua blok bersama penguasa-penguasa nasional yang berada dibawah kekuasaan masing-masing, telah memaksa kemanusiaan terutama suku-suku bangsa minoritet meninggalkan akal sehatnya yaitu kombinasi harmonis akal-perasaan, menekan dan menindas mereka dengan politik nasional ‘persatuan dan kesatuan‘ dibawah bendera nasional atau bendera blok internasional. Kai si idah gundari enda emkap gejala perubahen pikiren manusia si enggo banci ikataken melanda seluruh dunia, gejala perubahen pandangan manusia atas perasaan (EQ), si enggo banci ikataken menentuken ibas perkembangen si gundari ibas kerina aspek kegeluhen seperti pendidikan, ekonomi, kultur/kebudayaan, sosial/politik ras kerina hubungen interaksi sesama manusia, antar etnis/daerah, antara region dan pusat, bagepe internasional. Perkembangen sigundari ibas masalah enda banci ikataken la bertentangan ras cita-cita ideal Voltaire ras Rousseau, la bertentangan ras cita-cita ideal kalak Karo, enda cocok man banta. Kalak Karo ngikuti perkembangen enda alu semangat tinggi dan ketekunan tinggi, sebab perkembangen enda sesuai ras cita-cita idealta, sesuai ras watak pembawaan ras sifat-sifat manusia Karo, manusia demokratis alamiah dan ilmiah, hormat, beradat dan bersahabat, ras kerina kekurangen-kekurangenna.

Interaksi kemanusiaan (keuntungan materialistis dengan segala jalan) bagi si enggo iajarken ‘bapak pembangunan‘ Suharto selama 32 tahun Orba enggo encedai janah ngelukai rayat Indonesia terutama suku-suku bangsa minoritet Indonesia. Despot besar Suharto enggo encedai cita-cita ideal kalak Karo, encedai cita-cita ideal cendekiawan politik si ercita-cita luhur ibas comitment publik, kalak jujur ikataken naif, kalak licik ras ngintrig ikataken cerdik, politik ras KKN enggo ersada sependalanen sebab ndarami keduduken politik maksudna
ndarami duit.

Ngenehen watak alamiah ras tradisi mehuli kalak Karo, ngenehen cita-cita ideal, kejujuren ras pandangan kebenaran berjangka panjang kalak Karo si enggo teruji ibas ngadapi 32 tahun despotisme Suharto, enggo teruji selama ratusan tahun menentang kolonial Belanda, termasuk 25 tahun perjuangen herois Datuk Sunggal ngelawan perambahan hutan Karojahe (hutan Deliserdang-Langkat), ijenari melala kemungkinen turah benih-benih cendekiawan politik berkomitment tinggi serta merakyat. Ibas basis cendekiawan Karo gundari enggo lit benih-benih simehuli ku arah enda, janah alu dasar enda ndai kerina maka kalak Karo lit kemungkinen nuduhken dalan, janah enggo pang nuduhken dalan mbalikken perkembangen si encedai kemanusiaan ibas zaman Orba jadi perubahen kesedaren si berkomitment pengabdian publik, patriotisme si la ternilai ertina man perkembangen bangsanta sebab arah dalan enda me ngenca mungkin dalan keselamatan man negeri enda. Enda kapken labo ngenca man kepentingen Karo, tapi ngepkep kelanjuten hidup negerinta Indonesia sebagai satu nation, ngepken perjuangen kemanusiaan ibas pergolaken sosial-politik dunia gundari enda. Tentu enda labo ngenca tugas kalak Karo, tapi man banta kalak Karo ija nari kin simulai?

Ibas soal penting lainna pe, soal perkembangen demokrasi di dunia dari interaksi kemanusiaan yang hierarkis otoriter ke demokrasi horizontal kerakyatan, demokrasi alamiah ibas adat kalak Karo banci ikataken labo asing. Demokrasi ibas adatta, demokrasi horizontal dengan struktur hierarki kolektif bergilir dan adil ibas runggu rakut sitelu tutur siwaluh merga silima, demokrasi alamiah si enggo teruji kesempurnaanna ibas ngatur kegeluhenta asa gundari pe, la sitikpe bertentangen ras perkembangen si gundari. Adi siperdiateken gundari uga perdalanen demokrasi parlamenter dunia banci ikataken enggo jadi sistem si ‘cawir metua‘ sebab tugas-tugas sejarahna enggo selesai, sistem demokrasi enda enggo jadi penghalang man perkembangen, gia lenga teridah bentuk-bentuk alternatifna si erstruktur. Sistem demokrasi parlamenter enda enggo cawir metua ninta, enda me sejak revolusi Prancis, mula-mulana mehuli kal man perwakilen rayat, ngurangi atau menentang despotisme kaum feodal, tapi bage me enggo tuana piah gundari adi siperdiateken sistem enda lanaibo mewakili rayat tapi enggo jadi ingan pertiga-tiga lembu alias dagang sapi atau lobbi, maun-maun jadi pasar gelap kalak elit si ndauh jarakna ras pengertian/pengetahuan rayat bawah siniwakilina. Si idah me kapken uga DPR/MPR ta gundari, jadi pusat KKN, pusat budaya cekcok ras intrig, ingan sitagut-taguten soal duit dan kekuasan bagi kalak elit; ibas zaman orba jadi alat tunggal sang diktator. Fenomena enda labo ngenca i negerinta, tapi bage ka nge kerina i Eropahpe (Uni Eropah banci ikataken ingan lobbi), i USA si begime usur uga organisasi-organisasi maffia nggunaken anggota Senat/parlamen. Adi si nehen kerina kai si terjadi ibas soal enda i dunia bagepe i Indonesia, maka pang nge kita ngatakenca sistem demokrasi parlamenter enda enggo me cawir metua.

Empati kalak Karo terkenal i Indonesia, bagepe i luar negeri banci nge kalak ngidah spesifikta. Enda bangga me kita. Kebanggaan enda labo lit salahna, sebab empati menguntungken kemanusiaan, ertina kerina banci menikmati, mereken kebahagiaan man kerina. Empati-nta enda labo kapken sibahan-bahan, sebab enda me salah sada sifat kharakteristikta, enggo tertanem mbagas ibas kegeluhen ras jiwa kalak Karo, bage ka pe tersirat ibas tatasusila adat/tradisi kalak Karo ibas aturen rakut sitelu tutur siwaluh merga silima.

Soal adat enda asa gundari pe lenga bo lit kalak Karo si menentang, bage ibas kegeluhen praktis bage ibas soal teori. Sebalikna muaat buena si ngenehen ku je. Tapi tentu labo berarti la lit perkembangen, tahpe adi lit siakap bagian-bagian si enggo kaku ibas zaman enda tentu dengan sendirina la nai terpake. “Kita juga tidak dapat menyalahkan suatu generasi apabila kekayaan kita tersebut hanya sebagai kenang-kenangan masa lalu bagi yang perlu mengenangnya saja……“ nina senimanta Julianus Liem Beng. Kata-kata enda mbages me ertina, tapi ugapape norma-norma rakut sitelu tutur siwaluh merga silima melala denga nge ertina man banta, penting denga ibas ngatur pergaulen ras kegeluhenta, cerah denga perspektifna ngidah arah perkembangen abad enda ibas ngembangken demokrasi nerusken reformasi, sebab sistem demokrasi ibas adatta bagi si enggo sikataken ndai la lit pertentangenna ras perkembangen si gundari, la bertentangen ras cita-cita ideal reformasi, bagepe perkembangen dunia secara umum – dari hierarki/otoriter ke horizontal/demokratis ibas masalah interaksi sesama manusia, bagepe ibas masalah kesadaren manusia, perkembangen kombinasi yang lebih haromonis antara akal dan perasaan. Dasar ras syarat-syarat si enda kerina enggo tersedia secara mendalam dan alamiah ibas manusia Karo bagepe masyarakat Karo.

Proses perubahan kesadaran manusia, proses kembali ke PERASAAN/ peningkatan EQ atau soft skills dalam hubungan interaksi sesama manusia dalam semua aspek kehidupan, enda me perkembangen baru kesadaran manusia, proses perubahan dari akal/pikiran yang bisa menikmati keuntungan sebagai hasil dari penindasan/penipuan, ke perasaan yang bisa menikmati kebahagiaan sebagai hasil respect dan keadilan sesama manusia. Proses endape kepeken (bagi si enggo siidah melala contohna) terpaksa ka ngelewati perang si la terhindarken, bage i Indonesia bage pe i bagian dunia lain. Korbanna enggo jutaan ibas perang pembebasan dari internal-colonialism, perang etnis si la terbilangi kejamna. Tapi gundari pang nge kita ngatakenca janah sepenuhna nge masuk akal, perang etnis global kali ini akan merupakan perang terakhir pembebasan kemanusiaan dari penindasan sesamanya, sebagai bangsa atas bangsa dan etnis atas etnis, kultur atas kultur.

Identitet suku
Ibas kancah perang pembebasan etnis si melanda dunia gundari termasuk i Indonesia, kalak Karo la ikut erperang, lenga terikut tahpe perlu kin kita ikut? Jelas labo kita perlu ikut erperang membebaskan diri, gia ibas zaman Orba/Golkar ketidakadilen si itimpaken man banta labo kapken terbilangi, bage ibas soal politik/kekuasaan, juridis/peradilan, ras daerahta pe ipekitik janah ikucilken, piah identitetta sebagai kalak Karo pe menam bene. Pembagian kekuasaan i Sumut seperti halnya disemua daerah lain di Indonesia, sepenuhnya menurut selera sang diktator, sesuai ras politik hegemoni/dominasi ‘persatuan dan kesatuan‘ Orba, semata-mata mengabdi politik fasis Suharto, memakai suku tertentu yang dia anggap ‘setia‘. Politik bagenda tentu ibas kaum kolonial nari asalna. Endape termasuk politik internal-colonialism. Kita kalak Karo tentu enggo ikut ngenanamisa, terutama kalak Karo si tading iluar kab Karo, i Deliserdang, Langkat, Dairi bagepe daerah Kutacane. Ketidakadilan ibas masalah kekuasaan politik enda emkap masalah hakiki ninta ndai, enca masalah hak legitim atas daerah. Ijenda nari me rehna dendam, konflik ras perang. Bage i Indonesia, bagepe i bagian lain dunia. Tapi gundari la nai perlu kita sip, si turiken kebutuhen hakiki kalak Karo, bentuk Kabupaten Karodeli-serdang, Karolangkat, Karoacih bagepe Karodairi. Enda kebutuhen kemanusiaan. Enda lanai perlu itabuken tahpe irahasiaken. Ngerana kita tah erperang kita! La perlu kita salah pilih. Kebudayaanta enggo me kuakap mampu milih si tengteng. E maka penting me usur si singetken apai si la adil ibas masalah kekuasaan enda, ula si sinikken. Kekurangenta secara pembawaan emkap giten kita sinik asangken ninget, sebab kita la nggit subuk ninta. Gundari terpaksa nge si ubah lagunta enda. Adi masalahna soal keadilen/ketidakadilen terpaksa nge kita nggit subuk, adi lahang jadi dendam kapken tahpe jadi bomwaktu. Uga jadina pagi bomwaktu enda enggo me melalasa contohna.

Identitetta menam bene ninta ndai. Gundari bagi si enggo ka sidat mulihken identitet e, gia kubagas denga, ertina secara psikologis, kepercayaan diri sebagai kalak Karo ras kepercayaanta man KARO enda. Tapi enda me tingkaten si terpenting, dasar si memungkinken perkembangen selanjutna, ningetken keluar, ertina ku luar dirinta. Hak identitet Karo e kita nge si empuna, hak identitet e merga janah mbelin ertina man banta. Ijenda nari kita berangkat. Identitetta sebagai kalak Karo sigunaken ikut ergotong-royong mbongkar sisa ketidakadilen kekuasaan Orba/Golkar i Sumut, gelah ndorong kerja sama atau integrasi kerina etnis i bas sada-sada tujun praktis si lit gunana ngembangken daerah enda. Adi mbongkar ketidakadilen ninta, tentu si ndube tahpe asa gundari itimpaken man suku tertentu i Sumut. Enda tentu jadi daya pendorong si mbelin ertina , nggerakken setiap suku ibas gerakan maju ku lebe enda. Ngenehen jangka panjang ibas gerakan reformasi enda, labo lit sada pe suku si membutuhken ketidakadilan, yang tertimpa maupun yang menimpakan.

Adi si singetken ijenda hak identitet kalak Karo, tentu bage ka nge kalak sidebanpe, ertina kerina bali hakna. Bali hakna ertina la sadape si berhak ngganggu hak kalak sideban. Adi lit adatta si banci ngganggu ketentraman kalak si deban (iluar daerah Karo), enda la perlu idalanken. Biasana kita kalak Karo teliti ibas masalah enda, sesuai ras sifat-sifatta si introvert, empati meganjang ras selfrespect/dignity kalak Karo.

Bagi si enggo mettehsa kita kerina, masyarakat pluralis multi etnis lit nge usur rawanna, enda labo perlu si tutup-tutupi bagi si ibahan diktator Suharto, tapi si cidahken kudarat janah si pelajari. Enggo me kapken jadi rahasia umum ijapape i dunia enda, dasar kerawanen enda sada ngenca emkap KETIDAKADILAN. Si erbahan tidak adil la merasakan tapi cuma menikmati, tapi si tertimpa ketidakadilan karena sebab-sebab intern-extern belum mengizinkan, tidak bereaksi, diam atau la nggit subuk, ertina nimai waktuna. Ijenda me bahayana. E maka ibas soal ketidakadilan enda la perlu si timai, tapi mis siranaken, gelah ula sempat mem-bomwaktu, terutama adi menyangkut masalah-masalah hakiki bagi si enggo sicakapken idatas. Persoalen hakiki e banci ka nge sibandingken ras pendapat professor T.H.Eriksen Universitet Oslo, nina: “Ada 3 faktor yang selalu mengakibatkan konflik, hak identitet, hak politik, hak keadilan sosial dalam lapangan ekonomi.“

Ibas bukuna e professor Ruth Lapidoth ngelanjutken: “Ethnic solidarity fulfills the individual‘s need for identity, affiliation, and self-esteem, which in turn, enhance a sense of security.“ Identitet suku adalah kebutuhan bagi setiap suku. Setiap suku mengidentifikasikan dirinya dengan semua instansi atau badan di kekuasaan, polisi, pendidikan, sosial dan semua badan lainnya, sebab enda me kapken kebutuhen suku secara psikologis dan fisik, enda labo keinginan. Enda labo keinginan ningku, sebab adi keinginan banci terpenuhi banci lahang, tapi KEBUTUHAN KEMANUSIAAN si la terpenuhi ibas masalah enda banci erbahan bomwaktu, contoh ras korban enggo melala janah kerina kita enggo mettehsa. Adi tiap suku banci mengidentifikasikan dirina ras badan-badan e, enda me kapken kebanggaan (kebutuhan psikologis), bagekape tentu penting ka nge adi lit perwakilen sukuna ije (kebutuhen fisik). Situasi enda me salah sada faktor si memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani suku bangsa. Instansi ras badan-badan si imaksudken ijenda tentu si lit hubungenna man kerina suku ( yang bersifat ‘pusat‘), labo ibas daerah tertentu sada suku sebab ijenda tentu hak penuh bagi tiap suku bersangkutan atas daerahna la banci i ganggu-gugat tahpe ijadiken pertanyaan, enda termasuk pengakuan, respect ras penghargaan atas setiap suku – 3 kata enda emkap dasar persatuan sejati.

Demokrasi-integrasi
Melala kalak beluhta gundari mempertentangken demokrasi ras integrasi. Muat luasna demokrasi muat cedana intergrasi nina. Payo kin bage? Masalah demokrasi bagepe masalah integrasi la banci lahang terpaksa nge si pahami mehuli, sebab dua kata enda penting gundari man banta kerina kalak Indonesia janah dua kata enda menentuken man perkembangen ras masa depan bangsanta bagepe negerinta Indonesia enda sebagai negeri pluralis multi entnis. Cuba me si teliti manjar-anjar dua kata enda. Pertama lebe si nehen kata integrasi si la banci lahang mesti sipersada ras kata differensiasi, dua kata bertentangen kutub secara dialektis. Dua kata si arus si jaga keseimbangenna gelah ula sipake berat sebelah. Semakin mendalam differensiasi semakin mendalam integrasi. Muat lalana ras muat bagesna pemetehta soal perbedaanta, misalna perbedaan antara suku-bangsanta, tentu muat beluhna kita uga ngadapi setiap suku bangsa, muat deherna kita sesama sukubangsa, labo mungkin muat dauhna. Bagepe terjadi ka nge sebalikna, ertina semakin dangkal differensiasi, semakin dangkal ka nge integrasi, ertina integrasi e la lit gunana tahpe la mungkin, la banci ikataken integrasi sejati. Ibas zaman Orba enggo melala pengalamenta, penekanan berat sebelah terhadap integrasi, bukan hanya tidak mengikutkan differensiasi tapi malah differensiasi/perbedaan ditabukan. Awas SARA nina. Akibatna enggo me melala si idah, korbanna pe enggo melala. Muat bagesna differensiasi enda, muat bagesna pengakuan, respekt ras penghargaan sesama suku-bangsa, muat deherna kita ku persatuan sejati bagi si enggo si singetken idatas ndai.

Ugakin ninta soal memperdalam differensiasi enda ndai? Enggo me sitteh ndube la mungkin ibas zaman Orba, tapi gundari enggo mungkin sebab enggo lit suasana demokratis, demokrasi enggo erdalan, gia mbue denga halangen-halangenna. Demokrasi (kebebasan) ersada secara dialektis ras disiplin, ijenda pe terpaksa lit keseimbangen. Disiplin enda erat me hubungenna ras KESEDARENta sebagai anggota masyarakat, erat hubungenna ras supremasi hukum, undang-undang bagepe kerina peraturen si berlaku bagepe tata-tertib tradsisi/adat. Semakin luas dan semakin mendalam demokrasi, berarti semakin luas dan semakin mendalam pengertian atau KESEDARAN kita berdemokrasi dan dengan sendirinya INTEGRASI yang diikuti oleh pendalaman pengertian kita soal perbedaan/differensiasi, juga akan lebih luas dan lebih mendalam. Karena itu perluasan dan perkembangan demokrasi akan SELALU mendorong, memperluas dan memperdalam integrasi. Demokrasi la mungkin ipertentangken ras integrasi. Otda (otonomi daerah) enda salah sada bentuk konkrit perluasen ras perkembangen demokrasi, bagepe pembentukan kabupaten-kabupaten Karo i Sumut adalah konkritisasi yang sempurna kelanjutan differensiasi dan integrasi sebagai unsur terpenting perkembangan dan pendalaman reformasi. Ijenda nari simulai, ijenda nari siterusken gerakan reformasi enda secara total, siterusken pagi ku luar kalak Karo ngepkep perkembangen negerinta si multi etnis enda. Sidahi janah sidungi tegunta bagepe situduhken kebeluhen ras kesanggupenta ibas penggunaan demokrasi alamiah adatta - demokrasi horizontal dengan sistem hierarki kolektif bergilir dan adil ibas runggu rakut sitelu tutur siwaluh merga silima. Tugas-tugas sejarah enda berlaku man kerina sukubangsa negerinta alu spesifik ras adat/tradisi setiap daerah.

Enggo me melala gundari kalak beluhta ngeranaken persoalen-persoalen enda, persoalen sosial/politik si aktual gundari ibas zaman reformasi enda, termasuk ibas kalangen intelektuil kalak Karo sebagai man of ideas dalam mencari kebenaran dan keadilan demi kesejahteraan masyarakatta. Enggo muat lalana si pang nuduhken dalan ras nuriken sora pusuhna, tentu ras ngikutken kerina kekurangen-kekuarangenna, tapi enda me sidalani, tugas kalak beluhta mereken ‘pencerahan dan harapan‘ (kata-kata dari Sutradara Ginting) man rayatta, man kalak Karo khususna ibas perjuangenta ngepkep perkembangen ras kemajuan. Enda pe sada kebanggaan me kuakap man banta kalak Karo.

Mejuah-juah kita kerina
Malem Ukur Ginting
Swedia, tahun baru 2002

Source: http://groups.yahoo.com/group/forumkaro/message/ 6

Nasib Manusia Telah Ditentukan

Dari Abu Abdirrohman, Abdulloh bin Mas’ud rodhiyallohu’anhu, dia berkata: ”Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam telah bersabda kepada kami dan beliau adalah orang yang selalu benar dan dibenarkan: ’Sesungguhnya setiap orang diantara kamu dikumpulkan kejadiannya di dalam rahim ibunya selama empat puluh hari dalam bentuk nuthfah(air mani), kemudian menjadi ‘alaqoh(segumpal darah) selama waktu itu juga (empat puluh hari), kemudian menjadi mudhghoh(segumpal daging) selama waktu itu juga, lalu diutuslah seorang malaikat kepadanya, lalu malaikat itu meniupkan ruh padanya dan ia diperintahkan menulis empat kalimat: Menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, dan nasib celakanya atau keberuntungannya. Maka demi Alloh yang tiada tuhan selain-Nya, sesungguhnya ada diantara kamu yang melakukan amalan penduduk surga dan amalan itu mendekatkannya ke surga sehingga jarak antara dia dan surga kurang satu hasta, namun karena taqdir yang telah ditetapkan atas dirinya, lalu dia melakukan amalan penduduk neraka sehingga dia masuk ke dalamnya. Dan sesungguhnya ada seseorang diantara kamu yang melakukan amalan penduduk neraka dan amal itu mendekatkannya ke neraka sehingga jarak antara dia dan neraka hanya kurang satu hasta, namun karena taqdir yang telah ditetapka atas dirinya, lalu dia melakukan amalan penduduk surga sehingga dia masuk ke dalamnya.” (HR. Bukhori dan Muslim)

Kedudukan Hadits
Hadits ini merupakan pangkal dalam bab taqdir, yaitu tatkala hadits tersebut menyebutkan bahwa taqdir janin meliputi 4 hal: rizqinya, ajalnya, amalnya, dan bahagia atau celakanya.

Perkembangan Janin
Janin sebelum sempurna menjadi janin melalui 3 fase, yaitu: air mani, segumpal darah, kemudian segumpal daging. Masing-masing lamanya 40 hari.

Janin sebelum berbentuk manusia sempurna juga mengalami 3 fase, yaitu:
1. Taswir, yaitu digambar dalam bentuk garis-garis, waktunya setelah 42 hari.
2. Al-Khalq, yaitu dibuat bagian-bagian tubuhnya.
3. Al-Barú, yaitu penyempurnaan.

Allah berfirman dalam Surat Al-Hasyr: 24, mengisyaratkan ketiga proses tersebut.

Hubungan Ruh dengan Jasad
Ruh dengan jasad memiliki keterkaitan yang berbeda sesuai dengan keadaan dan waktunya dalam 4 bentuk hubungan:
1. Tatkala di rahim. Hubungan keduanya lemah. Kehidupan ketika itu dominasinya ada pada jasad.
2. Tatkala di alam dunia. Kehidupan ketika itu dominasinya ada pada jasad. Sementara hubungan keduanya sesuai dengan kebutuhan kehidupan jasad.
3. Tatkala di alam barzah. Kehidupan ketika itu dominasinya ada pada ruh.
4. Tatkala di alam akhirat. Kehidupan ketika itu sempurna pada keduanya. Pada masa inilah hubungan keduanya sangat kuat.

Macam-macam Penulisan Taqdir
Allah menulis taqdir dalam 4 bentuk, yaitu:
1. Taqdir saabiq, yaitu penulisan taqdir bagi seluruh makhluk di lauh mahfudz 50 ribu tahun sebelum penciptaan bumi dan langit.
2. Taqdir úmri, yaitu penulisan taqdir bagi janin ketika berusia 4 bulan.
3. Taqdir sanawi, yaitu penulisan taqdir bagi seluruh makhluk setiap tahunnya pada malam lailatul qodr.
4. Taqdir yaumi, yaitu penulisan terhadap setiap kejadian setiap harinya.
Keempat macam penulisan taqdir tersebut memungkinkan terjadinya perubahan kecuali pada taqdir sabiq. Sebagaimana firman Allah: (Surat Ar-Ra’d: 39).

Taqdir Allah sama sekali bukan sebagai pemaksaan, Allah lebih tahu terhadap hambanya yang pantas mendapatkan kebaikan dan yang tidak.

Buah Iman kepada Taqdir
Beriman kepada taqdir akan menghasilkan rasa takut yang mendalam akan nasib akhir hidupnya dan menumbuhkan semangat yang tinggi untuk beramal dan istiqomah dalam ketaatan demi mengharap khusnul khatimah.
Beriman kepada taqdir bukanlah alasan untuk bermaksiat dan bermalas-malasan. Hati orang-orang yang shalih diantara 2 keadaan, yaitu khawatir tentang apa yang telah ditulis baginya atau khawatir tentang apa yang akan terjadi pada akhir hidupnya. Keadaan pertama hatinya para sabiqin dan keadaan ke-2 hatinya para abrar.

Rahasia Khusnul Khatimah dan Suúl Khatimah
Termasuk diantara kesempurnaan Allah yaitu menciptakan hamba dengan berbagai macam keadaan. Diantara hambanya ada yang khusnul khatimah sebagai anugrah semata setelah mengisi lembaran hidupnya penuh dengan kejahatan dan diantara hambanya ada yang suúl khatimah sebagai keadilan semata setelah mengisi lembaran hidupnya penuh dengan ketaatan. Hamba pada jenis yang terakhir ini bisa jadi pada hakikatnya tersimpan dalam hatinya kejahatan yang kemudian muncul secara lahir pada akhir hayatnya. Karena dalam suatu riwayat Rasulullah menyatakan bahwa amalan baik tersebut sekedar yang tampak pada manusia.

Sumber: Ringkasan Syarah Arba’in An-Nawawi - Syaikh Shalih Alu Syaikh Hafizhohulloh
Penyusun: Ustadz Abu Isa Abdulloh bin Salam (Staf Pengajar Ma’had Ihyaus Sunnah, Tasikmalaya)

Wanita dipersimpangan jalan

Wanita di Persimpangan Jalan: Kepala Rumah Tangga Perempuan atau Ibu Rumah Tangga
Oleh. Dra. Rahma Qomariyah, M.Pd.I
(Anggota DPP Muslimah HTI dan Ketua Lajnah Tsaqofiyah Muslimah HTI Pusat)

Pengantar
Pada tahun 1928 saat kongres pemuda para wanita juga ikut sehingga sumpah pemuda diucapkan oleh pemuda dan pemudi. Semangat perjuangan ini terus berkobar di kalangan organisasi perempuan, sehingga mereka mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres Perempuan Indonesia (KPI) di Yokyakarta tersebut merupakan tonggak awal pergerakan modern kaum perempuan di Indonesia. Hasil dari Kongres Perempuan Indonesia I adalah dua hal yang sanpat penting dilakukan oleh perempuan Indonesia yaitu: meningkatkan harkat perempuan, dan ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Disamping itu kongres ini melahirkan organisasi perempuan yaitu Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) .

wanita dipersimpangan jalan

Inilah puncak perjuangan wanita, dengan terselenggaranya kongres perempuan pertama tanggal 22 Desember 1928. Dan merupakan wujud peran serta perempuan dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan. Karenanya tanggal 22 desemser diperingati sebagai hari Ibu.

Peringatan tersebut antara lain: dengan memanjakan sang ratu rumah tangga, lomba, seminar, diskusi dan workshop. Pada hari istimewa itu para ibu rumah tangga diberi’cuti’ tidak melakukan pekerjaan rutinnya yaitu urusan rumah tangga, bahkan ganti bapak-bapak yang mengerjakan dan melayaninya. Tidak jarang dalam diskusi, seminar dan workshop sebagai peringatan hari ibu, digulirkannya kembali ide-ide feminisme yang menuntut pekerjaan rumah tangga merupakan kewajiban bersama suami-isteri. Sehingga muncul jabatan baru bagi wanita sebagai perempuan kepala keluarga dan bagi laki-laki sebagai bapak rumah tangga.

Feminisme: Peran Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga bukan Kewajiban, tapi Bentukan Budaya.
Patriarkhi dipahami secara harfiyah yang berarti ”kekuasaan bapak”(role of the father) yaitu keluarga yang dipimpin dan dikuasai laki laki. Dampak budaya patriarkhi pada pembagian peran adalah sebagai berikut suami berperan di sektor publik, produktif, maskulin dan kewajiban mencari nafkah utama. Sementara peran isteri di sektor domestik, reproduksi, feminin dan seandainya mencari nafkah, maka sebagai pencari nafkah tambahan.

Konstruksi sosial tentang gender menjadikan perempuan lebih memilih pekerjaan yang sifatnya melayani dan masih berkaitan dengan peran domestiknya di rumah tangga. Dengan demikian lapangan kerja juga mengalami segregasi atau pemilahan antara tugas laki-laki dan perempuan. Peran yang umum dipilih oleh perempuan pun menjadi guru, perawat, pekerja sosial, buruh sederhana, sekertaris dan lain sebagainya. Masyarakat juga lebih memandang laki-laki mampu menjadi insinyur, dokter, astronot dan lain-lain.

Perempuan dan laki-laki adalah hasil dari sebuah relasi sosial. Jika kita mengubah relasi sosial, maka kita mengubah kategori perempuan dan laki-laki.Selanjutnya akan mempengaruhi beban kerja. Pada masyarakat patrilineal dan androsentris, beban gender laki-laki lebih dominan daripada anak perempuan. Dan setiap masyarakat akan dipengaruhi faktor kondisi obyektif geografis, yang kemudian ikut menentukan sistem sosial budaya yang khas.
Adanya pemahaman bahwa peran gender diatas dapat dipertukarkan, baik bagi laki-laki maupun perempuan dan tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati yang hanya melekat pada jenis kelamin tertentu.

Dalam Jurnal HARKAT, disebutkan bahwa mayoritas yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin wanita dalam rumah tangga karena salah dalam menafsirkan surat an Nisa’ ayat 34.

الرِّجالُ قَوّٰمونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعضَهُم عَلىٰ بَعضٍ وَبِما أَنفَقوا مِن أَموٰلِهِم ۚ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِلغَيبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالّٰتى تَخافونَ نُشوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ وَاهجُروهُنَّ فِى المَضاجِعِ وَاضرِبوهُنَّ ۖ فَإِن أَطَعنَكُم فَلا تَبغوا عَلَيهِنَّ سَبيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبيرًا ﴿٣٤
﴾
Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Selanjutnya penulis memaparkan pemahamannya tentang surat tersebut, merujuk pendapat Asghar Ali Engineer bahwa ayat tersebut bersifat deskriptif atau sosiologis.Bahwa turunnya ayat tentang laki-laki menjadi pemimpin wanita dalam rumah tangga, pada masyarakat yang pada saat itu kaum laki-laki memiliki kelebihan dari wanita berupa harta dan menafkahkan hartanya kepada keluarganya. Dan perintah itu sifatnya tidak wajib karena tidak berbentuk kata perintah atau ayatnya tidak berbunyi: ”Kaum laki-laki wajib/harus menjadi pemimpin bagi wanita”. Ayat yang tidak berbentuk perintah tidak bisa dianggap sebagai ayat yang normative/teologis dan preskriptif atau difahami sebagai perintah dan bisa dipakai sebagai pedoman.

Karenanya menurut penulis artikel ini bahwa UU Perkawinan yang mengatur Peran suami dan isteri sudah tidah cocok dan penetapan peran suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah menciptakan streotype. Misalnya undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 3 menyatakan bahwa ” Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga . Dan pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa ”Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Kepemimpinan Rumah Tangga Perspektif Islam

Mengenai peraturan yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, Alloh Dzat Pencipta manusia berikut kebutuhannya memberikan aturan yang adakalanya sama dan adakalanya berbeda. Terkait dengan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai manusia (insan), di dalam nash akan ditemukan adanya hak, kewajiban, peran dan fungsi yang sama antara laki-laki dan perempuan.
Syari’at Islam memberikan kewajiban yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk menjalankan ibadah seperti shalat, shaum, haji dan zakat. Syari’at Islam telah memberikan hukum-hukum muamalat yang berhubungan dengan persoalan jual-beli, perburuhan, perwakilan, pertanggungjawaban berlaku sama untuk perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi dilihat dari sisi kodratnya bahwa laki-laki adalah laki –laki dan perempuan adalah perempuan maka terdapat hukum yang berbeda seperti aurat perempuan, hukum tentang kehamilan, hukum tentang persusuan, wanita sebagai ibu dan pengatur rumah tangga dst, semuanya dibebankan pada perempuan bukan pada laki-laki. Sedangkan kepemimpinan yang mengandung kekuasaan pemerintahan, kepemimpinan keluarga, nafkah, jihad, batas aurat laki-laki dst, hukum-hukum ini dibebankan pada laki-laki tidak pada wanita.

Dalam rumah tangga, Allah memberikan peran bagi suami adalah sebagai pemimpin rumah tangga dan wajib memimpin, melindungi dan memberi nafkah kepada anggota keluarganya. Sedangkan peran istri sebagai ibu dan pengatur rumah tangga yang bertanggug jawab mengatur rumah tangganya di bawah kepemimpinan suami. Sebagaimana firman Allah surat an Nisa’ ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka…
Dari ayat ini jelas bahwa Allah menetapkan peran suami sebagai pemimpin rumah tangga bukan karena pertama, وَبِمَا أَنْفَقُوا (dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka), sehingga saat isteri bekerja dan gajinya lebih besar, tidak menjadikan isteri sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kedua, penetapan illat suatu hukum tidak ditetapkan secara aqli, akan tetapi ditetapkan secara syar’i.

Disamping itu terdapat nash lain yang tidak terdapat kata وَبِمَا أَنْفَقُو, tapi nash tersebut menunjukkan bahwa peran suami sebagai pemimpin rumah tangga dan isteri sebagai pengatur rumah tangga di bawah kepemimpinan suami. Sabda Rasulullah Saw:
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا. (متفق عليه)

“…Dan wanita adalah penjaga tanggung jawab dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya”.
Peran suami sebagai pemimpin keluarga juga ditunjukkan dengan banyaknya nash-nash yang mewajibkan keta’atan dan perizinan isteri kepada suami, karena keta’atan merupakan konsekwensi dari kepemimpinan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.
اتقي الله ولا تخا لفي زوجك

Hendaklah engaku bertakwa kepada Allah dan tidak melanggar perintah suamimu.
Tentang perizinan Rasulullah pernah bersabda sebagai berikut:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi Saw bersabda: Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa (puasa sunnah), sementara suaminya menyaksikannya, kecuali dengan izinya (HR. Bukhari)
Pergaulan suami-isteri perspektif Islam sangat harmonis, bagaikan dua sahabat (Shahabani) sebagaimana dikatakan Syekh Taqiyuddin an Nabhani dalam Nidzam Ijtima’i fil Islam, sehingga mampu mengantarkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena sekalipun kepemimpinan ada pada suami tidak menjadikan suami otoriter dan menzalimi isteri, karena relasi suami isteri bukan seperti komandan dengan prajurit atau terdakwa dengan polisi.

Disamping itu pada saat beban isteri sangat banyak dan berat, sehingga isteri tidak kuat untuk mengerjakannya misalnya mengasuh balita 3-5 anak, masih harus mencuci, menyeterika, memasak dan lain lain. Maka bukan berarti dia harus tetap mengerjakan semua itu sampai sakit-sakitan, bahkan akhirnya sampai melalaikan kewajiban yang lain misalnya berdakwah. Akan tetapi pada saat itu, suami berkewajiban membantunya, untuk meringankan beban isteri. Bantuan itu baik dibantu dengan tangannya sendiri maupun dengan menggaji pembantu. Semuanya ini termasuk dalam cakupan pemberian nafkah secara ma’ruf. Sebagaimana firman Allah dalam al Baqarah ayat 233:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.

Inilah hukum yang adil, menyelesaikan masalah serta memulyakan wanita, agar lebih jelas simaklah mekanisme hukum keluarga sebagai berikut: di dalam Islam perempuan tidak diwajibkan bekerja untuk mencari nafkah, bahkan harus dinafkahi seumur hidup dengan mekanisme perwalian dan terakhir yang bertanggung jawab adalah negara untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun hukum bekerja bagi perempuan adalah mubah (boleh) baik di sektor yang membutuhkan intelektualitas dan profesionalisme kerja seperti rektor perguruan tinggi, kepala departemen kesehatan dan kepala rumah sakit sampai yang hanya membutuhkan tenaganya saja. Dan hasil kerjanya adalah milik perempuan itu sendiri, bukan milik keluarga, dan hanyalah sunnah untuk di shodaqohkan ke keluarga.

Akan tetapi Islam memberi tanggung jawab menjaga kehamilan, menyusui, mengasuh anak dan mengatur rumah tangga pada seorang ibu. Dari sini terlihat bagaimana indahnya hukum Islam tersebut, wanita diberi banyak pilihan: Pilihan pertama, memilih bekerja atau tidak bekerja dan mencurahkan waktunya untuk membentuk putra-putrinya menjadi generasi khoiru ummah serta senantiasa memperbaiki kerusakan –kerusakan yang ada di masyarakat, beramar ma’ruf nahi munkar. Pilihan kedua, bekerja yang tidak menghabiskan waktunya di tempat kerja, dengan syarat wajib menyelesaikan tugas utamanya sebagai Ibu dan Pengatur rumah tangga .
Bisa kita bayangkan betapa dzalimnya peraturan yang mewajibkan wanita bekerja (menanggung nafkah). Karena pada faktanya perempuan yang hamil tidak bisa kehamilan tersebut dititipkan suaminya (ditanggung berdua), dan tidak semua perempuan hamil normal tidak ada masalah, akan tetapi terdapat pada mayoritas perempuan pada saat mengandung kondisi tubuhnya lebih lemah dan banyak masalah dari yang ringan seperti pusing-pusing dan muntah-muntah sampai harus bed rest total.

Disamping itu tidak ada satupun manajemen perusahaan atau institusi yang mampu mencapai kesuksesan, pada saat pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) tidak beres dalam menetapkan job description masing-masing SDM. Misalnya dua orang karyawan sama-sama menjadi manajer operasional. Hal ini tentu akan berdampak pada kinerja yang buruk.
Begitu pula saat peran ( hak dan kewajiban ) dalam keluarga tidak jelas misalnya wanita dan pria masing-masing punya hak untuk menikahkan dirinya sendiri, sama-sama punya kewajiban mencari nafkah, sama-sama punya hak menceraikan dan sama-sama wajib beriddah. Semuanya itu tidak sesuai dengan fithroh manusia. Jika sudah demikian tidak akan menentramkan hati dan memuaskan akal, maka pada gilirannya akan terjadilah hancurnya sebuah keluarga.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modul Pelatihan Kesetaraan dan keadilan gender bagi organisasi masyarakat keagamaan, Jakarta, Kemntrian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2006, hlm 13
Tim Penyusun KPP,Bunga Rampai-panduan dan bahan pembelajaran pelatihan pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional,KPP,2003,hlm 17-18
Tim Penyusun KPP,Bunga Rampai-panduan dan bahan pembelajaran pelatihan pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional,KPP,2003,hlm 17
Ibid, hlm. 58
Ibid, 58-67
Ibid, 67
[289] Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.
[290] Maksudnya: Allah Telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.
[291] Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.
[292] Maksudnya: untuk memberi peljaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama Telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.
Nina Nurmila, “ Ketika Perempuan Mencari Nafkah” , Jurnal HARKAT- Media Komunikasi Gender, Jakarta, PSW UIN Syarif Hidayatullah ,Vol 2. No.2 April 2002, hlm.50-51
Ibid, 52-53
Abdurrahman Al Baghdadi, Emansipasi Adakah Dalam Islam, Jakarta, Gema Insani Press,1997
Taqiyuddin An Nabhani, Nidzam Ijtima’i, Beirut, Libanon, Darul Ummah, 2003, hlm.141-146
TQS an-Nisa : 34)
lihat surat annisa’ ayat 34
Taqiyuddin An Nabhani, Nidzam Ijtima’i, Beirut, Libanon, Darul Ummah, 2003, hlm.143
Hadis shaheh, diriwayatkan oleh Bukhari, hadis no. 4797
Ibid, hlm. 141-146
Abdurrahman Al Baghdadi, Emansipasi Adakah Dalam Islam, Jakarta, Gema Insani Press,1997
Sunnah adalah suatu amal jika dilakukan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.

Predator Politik

Kenapa Memilih Demokrasi?

Bahwa Negara Indonesia adalah Negara demokrasi telah tertuang dalam UUD 1945. Dan demokrasi yang kini kita alami, dalam perjalanannya pernah mengalami pasang surut. Pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan Pemilu bebas pada tahun 1956 (era demokrasi singkat) hingga kemudian, Presiden Soekarno kala itu memilih model Demokrasi terpimpin sebagai system pemerintahan Indonesia. Di era Orde Baru, Presiden Soeharto memperkenalkan Demokrasi Pancasila, yang melanggengkan kekuasaannya hingga berlangsung selama 32 tahun dan berakhir tragis pada 1998. Ada pun Demokrasi yang kita alami hari ini (era reformasi), merupakan refleksi dari momentum sejarah robohnya rezim Soeharto pada 1998 itu, dimana Pemilu yang demokratis berhasil diselenggarakan, bahkan pada Pemilu 2004 dan 2009 Indonesia telah melaksanakan Pemilu secara langsung dan demokratis, dimana pada Pemilu 2004 untuk pertama kalinya Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
Wajah demokrasi Indonesia di mata Internasional pun kemudian, dipandang sebagai icon Negara Demokrasi paling fantastis di dunia. Tampaknya, sedah jelas untuk apa demokrasi dibangun di negeri ini, agar kedaulatan rakyat ditempatkan pada posisi yang sesungguhnya, dimana kekuatan sebuah bangsa harus dibangun dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Namun demikian pada dekade terakhir perkembangan demokrasi kita, acapkali dirasakan sulit membangun dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan rakyat, akibat intervensi dari luar yang berkedok simbol dan megedepankan wacana seperti politik etis, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, developmentalisme, dan seterusnya. Konsep dan Wacana-wacana tersebut secara substansi melahirkan banyak dampak, baik dampak sosial, politik, ekonomi sampai pada tataran yang bersifat ideologis seperti imperialisme global.

Lalu pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah, mungkinkah upaya-upaya melakukan perubahan di tanah air bisa dilakukan tanpa melibatkan struktur kapitalisme ataupun imperialisme global? Apakah mungkin membangun kesejahteraan ditengah instabilitas politik dan demokrasi yang tidak sehat? Ini adalah dua pertanyaan mendasar sekaligus sindiran yang patut dilayangkan pada semua komponen bangasa, kepada para politisi karbitan yang hiruk-pikuk dengan berbagai kepentingan dangkal, ditengah gegap-gempitanya dunia global yang pelan-pelan menggeliat, mencengkeram Bangsa Indonesia pada sisi yang lain, yaitu ekonomi.
Indonesia kini praktis berada dalam Genggaman Imperialisme Global, dimana Imprealisme modern telah bermetamorfosis dari bentuk penguasaan secara fisik kedaulatan sebuah bangsa, kepada bentuk peperangan baru tanpa melibatkan rudal dan kapal perang, namun sudah masuk ke dalam ranah paling sensitif bagi semua bangsa yaitu sistem dan struktur ekonomi. Dan Indonesia hari ini, telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian regional dan internasional, untuk masuk dalam labirin perdagangan global (pasar bebas), yang sesungguhnya tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi Indoneisa, justru sebaliknya merupakan potensi ancaman bagi masa depan Indonesia.

Lalu masihkah perlu bertanya, untuk apa kita berdemokrasi?

Problem Demokrasi adalah Maraknya Predator Politik
Kita sepakat, bahwa demokrasi yang stabil, menjadi keniscayaan yang mutlak diperlukan dalam menjalankan roda pembangunan, terlebih saat ini, peranan demokrasi yang sehat merupakan fondasi pokok dalam mengarungi perubahan global di bidang ekonomi. Namun di satu sisi, geliat para politisi dan partai-partai politik kita cenderung gamang menakar apa sesungguhnya problem bangsa ini. Sikap politisi dan pemimpin politik yang ambigu, tidak sebanding dengan biaya demokrasi yang tinggi dan berbagai konflik sosial yang mengiringi perjalanan demokrasi kita. Ambiguitas ini tergambarkan dari perilaku politik yang berorientasi kekuasaan semata. Sebagai contoh, “drama” pansus Century yang kini dipertontonkan, tampaknya mulai mengarah pada hancurnya harapan terhadap demokrasi yang sehat. Padahal, Pemilu 2009 merupakan representasi demokrasi terbaik, karena tidak ada indikasi bahwa demokratisasi akan berujung pada kembalinya otoritarianisme. Maka, Pemilu 2009 merupakan momentum untuk menentukan arah demokratisasi kita ke depan.

Karena itulah, kualitas sikap partai dan politisi menjadi penting. Seyogyanya kita, dan khsusnya para politisi kita di Parlemen menyadari bahwa persoalan bangsa ini begitu kompleks, tidak elok jika semua energi politik terkuras untuk sebuah agenda yang sesak oleh bau “politisasi”. Lingkungan politik menjadi tidak sehat, dan niat baik memperbaiki keadaan ditunggangi oleh syahwat “berkuasa” yang berlebihan dan tidak terkontrol. Sering terdapat upaya manipulasi subjektif terkait kebijakan pemerintahan demi pencapaian kepentingan politik individu dan kelompok. Alih-alih berjuang untuk kesejateraan rakyat, yang terjadi sebaliknya, banyak politisi dan pemimpin politik berubah wujud menjadi predator-predator; bermental manipulative yang kontraproduktif terhadap upaya membangun den memperkuat demokrasi, bahkan merupakan ancaman bagi masa depan demokrasi yang sudah kita bangun dengan susah payah.

Gejala destruktif ini, tanpa disadari telah menjangkiti salah satu aktor demokrasi yakni partai politik. Dalam teori politik, parpol dibutuhkan dalam kerangka untuk memperjuangan aspirasi dan kebutuhan rakyat (the people). Kehadiran parpol sebagai rezim politik (baca: institusi politik) diharapkan mampu menjadi the golden bridge (jembatan emas), dalam menyambung dan memfasilitasi kidupan dan kesejahteraan masyarakat agar menjadi lebih baik, beradab, sejahtera dan mandiri. Bukan malah sebaliknya sepanjang tahun Parpol hanya hadir memberi konstribusi pada instabilitas politik.

Ketika parodi Pansus Bank Century dipertontonkan, tidak tampak semangat dan nilai berdemokrasi bahkan para “actor”nya kehilangan komitmen politik, padahal publik sedang mempelajari mereka dan publik tidak pernah lupa apa saja yang sudah mereka buat. Secara ekstrim ketika partai-partai politik merapat ke dalam lingkaran kekuasaan, banyak publik yang tersentak, meskipun kemudian Parpol yang diberi “peran” berkuasa itu pun menelikung di belakang hari. Rakyat mulai berpikir bahwa parpol yang demikian mengindikasikan rezim parpol semacam ini sebagai predator.

Predator politik merupakan tabiat parpol yang semata-mata mengorientasikan kekuasaan sebagai tujuan dari eksistensi. Mendapatkan kekuasaan bagi sang predator merupakan makanan empuk nan lahap, walau melabrak berbagai etika politik dan moral. Sebagai bukti dari predator politik ini, kita dapat melihat bagaimana hari ini perilaku partai-partai yang cenderung mencari aman dalam merespon berbagai situasi dan perkembangan sepanjang tahun 2009.

Melihat kinerja parpol yang diidentifkasi sebagai predator makin menambah catatan suram praktek demokrasi kita di negeri ini. Lebih dari itu semua, predator politik tentu saja menyengsarakan dan merugikan masa depan rakyat, sebagai pemegang mandat mutlak kekusaan. Posisi parpol hari ini seolah-olah menutup diri dan lupa dengan keberadaan rakyat. Jika hal ini terus berlajut, bukan tidak mungkin praktek demokrasi di negeri ini akan makin tidak tentu arah dan masa depannya.

Bertolak dari situasi dan kondisi yang ada saat ini, Group Diskusi Nasional KOSGORO (GDN) dalam rangka menyongsong tahun 2010 sebagai “Tahun Demokrasi” memiliki beberapa point catatan yang ingin kami sampaikan kepada publik: bahwa setiap kebijakan politik apa pun yang bernuansa “merugikan” rakyat, selalu memiliki dampak yang luas dan panjang, dan member kontribusi nyata bagi kesengsaraan rakyat, dan oleh sebab itu, KEHANCURAN bagi DEMOKRASI.

Penutup

Mari kita sambut tahun 2010 sebagai tahun tegaknya demokrasi sehat, lawan para predator politik yang mengancam tumbuhnya demokrasi.