Tersiar kabar di media massa bahwa presiden SBY akan mengadakan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu dalam waktu dekat ini. Kabar tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Sejumlah instansi mendapat rapor merah yakni, Mentri hukum dan ham, Kementrian pekerjaan Umum, Kominfo, Bakosurtanal dan BNPB
Salah satu mentri yang mendapat Rapor merah adalah Patrialis Akbar, Mentri hukum dan Ham. Politisi Partai Amanat Nasional ini dinilai gagal melaksanakan fungsinya karena belum dibangunnya sejumlah Lapas. Namun Patrialis mengatakan bahwa DIPA itu baru disetujui 30 Juni kemarin.
Tifatul sembiring, juga mendapat rapor merah karena belum melaksanakan program Pilot project e-pendidikan di Yogyakarta. Namun Tifatul membantah bahwa itu bukanlah kegagalan, ia mengatakan bahwa program tersebut adalah bentuk kerjasama dengan negara Jepang. Namun sampai saat ini belum ada kesepakatan teknis untuk merealisasikan program tersebut. Tifatul berharap Juli 2010 ini program tersebut dapat terealisasi.
