Remunerasi, diharapkan dapat meningkatkan performa kerja anggota kepolisian, khususnya dalam melayani masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, harus mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian remunerasi ini. "Menteri PAN dan RB harus mengadakan evaluasi yang sistematis dan tidak parsial,
Jika berdasarkan evaluasi ternyata pemberian remunerasi tidak meningkatkan kinerja Kepolisian, maka DPR akan mengkajinya. Namun, kata Maruarar, penghapusan remunerasi bukan opsi yang akan dipilih. Tentunya ada rewards dan punishment, tapi kita harus manusiawi juga. Kita harus bijaksana,
Sudah Seharusnya Remunerasi hanya layak diberikan kepada anggota kepolisian yang memenuhi dua kriteria. Pertama, anggota kepolisian yang berprestasi, seperti halnya yang sudah diberlakukan di Badan Kebijakan Fiskal dan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kedua, remunerasi hanya diberikan kepada anggota kepolisian yang berada di level bawah. Artinya, polisi yang punya pangkat rendah dan daya veli ekonomi rendah,
