Djoko menambahkan, laporan penuntasan kasus mafia hukum danKasus Gayus mafia pajak seharusnya dilaporkan ke Presiden setiap dua minggu sekali. "Namun, karena pekan lalu Presiden berada di luar negeri, maka baru kami laporkan Jumat (4/1) siang
Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, perkembangan penuntasan kasus mafia hukum dan mafia pajak yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak Gayus Halomoan Tambunan akan dilaporkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat (4/2).
"Kemungkinan Jumat siang, kami serahkan seluruh perkembangan penuntasan kasus mafia hukum dan mafia pajak ke Presiden," katanya usai mengikuti rapat terbatas bidang hukum yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Kamis (3/2).
Ia mengatakan, dalam rapat yang diselenggarakan di kediaman dinas Wapres itu, masing-masing institusi hukum kembali melaporkan langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mendukung penuntasan kasus mafia hukum dan mafia pajak tersebut. "Seluruh laporan dari masing-masing instansi itu tadi kami gabungkan dan susun secara lengkap untuk diserahkan pada Presiden," katanya.
Tentang perkembangan baru penuntasan kasus mafia hukum dan mafia pajak, Djoko mengatakan, tidak ada yang baru. "Masih sama, termasuk jumlah oknum dari masing-masing instansi yang oknumnya diduga terkait kasus mafia hukum dan mafia pajak. Kita memantapkan langkah yang sudah diambil dari masing-masing instansi terhadap oknumnya yang terkait kasus Gayus," ungkapnya.
Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, perkembangan penuntasan kasus mafia hukum dan mafia pajak yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak Gayus Halomoan Tambunan akan dilaporkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat (4/2).
"Kemungkinan Jumat siang, kami serahkan seluruh perkembangan penuntasan kasus mafia hukum dan mafia pajak ke Presiden," katanya usai mengikuti rapat terbatas bidang hukum yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Kamis (3/2).
Ia mengatakan, dalam rapat yang diselenggarakan di kediaman dinas Wapres itu, masing-masing institusi hukum kembali melaporkan langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mendukung penuntasan kasus mafia hukum dan mafia pajak tersebut. "Seluruh laporan dari masing-masing instansi itu tadi kami gabungkan dan susun secara lengkap untuk diserahkan pada Presiden," katanya.
Tentang perkembangan baru penuntasan kasus mafia hukum dan mafia pajak, Djoko mengatakan, tidak ada yang baru. "Masih sama, termasuk jumlah oknum dari masing-masing instansi yang oknumnya diduga terkait kasus mafia hukum dan mafia pajak. Kita memantapkan langkah yang sudah diambil dari masing-masing instansi terhadap oknumnya yang terkait kasus Gayus," ungkapnya.
