Dia menilai, ancaman pemblokiran itu bukan ditunjukkan bagi pengguna BlackBerry, melainkan bentuk sikap tegas pemerintah terhadap pengusaha asing agar bersedia mengikuti aturan main yang ada di Indonesia. ”Itu adalah desakan kepada pihak yang selama ini membangkang. Betul kita harus menjamin investasi pelaku usaha, tapi di sisi lain harus mengikuti aturan main di Indonesia,”tegasnya. Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengatakan, RIM sebagai pengelola layanan BlackBerry di Indonesia memang sudah sepatutnya mematuhi segala peraturan yang ada di Indonesia. ”RIM juga harus mematuhi ketentuan yang ada di Indonesia dengan membangun purnajual di dalam negeri untuk memudahkan kontrol dan pelaksanaan hukumnya,” ungkapnya.
Anggota Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya mengatakan, apabila ada pihak terkait tidak mau menjalankan ketentuan, pemerintah memang selayaknya turun tangan
