Menurutnya pernyataan itu tak lebih seperti pernyataan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke yang meminta perempuan tidak mengenakan rok mini di dalam angkot agar terhindar dari aksi pemerkosaan di dalam angkot. Padahal perkosaan tak pernah diketahui kapan datangnya, oleh siapa dan korbannya siapa, pakai rok mini atau atau tidak, tua atau muda. Menurutnya perkosaan terjadi karena relasi yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki, termasuk dengan menganggap perempuan sebagai obyek seks.
Senada dengan Arimbi, Politisi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, menilai pelarangan menggunakan rok mini di Gedung DPR sama saja merendahkan perempuan. Kaum hawa seolah-olah menjadi obyek seksual para laki-laki sehingga aturan itu muncul. Menurut Eva, pola pikir yang meletakkan sumber problem susila pada perempuan adalah pelecehan bagi perempuan dan laki-laki. Ia pun mencontohkan kasus di negara luar seperti Arab Saudi di mana perkosaan kepada kaum perempuan tetap terjadi meski tidak ada yang memakai rok mini. "Atau di Skandinavia," kata Eva. Di negara beriklim dingin ini semua bebas berekspresi, tetapi tingkat perkosaan amatlah rendah
Sementara itu Menurut Ruhut politisi Demokrat, berpenampilan seksi adalah hak setiap perempuan dan tak ada seorang pun yang bisa melarangnya.
Sementara itu Riekhe Diah pitaloka, Politisi PDIP mengatakan, isu Rok Mini yang di lemparkan Marzuki hanyalah pengalihan isu Kenaikan BBM dan TDL. Dia mengatakan akan terus berjuang menolak kenaikan BBM dan TDL, dan tidak akan terpengaruh dengan isu Rok Mini ujarnya tegas,
